MANADO, PELOPORBERITA — DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna, Senin (21/9/2026), dengan dua agenda strategis, penyampaian Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2027 dan pengambilan keputusan atas Ranperda Perubahan APBD 2026.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr. Andy Silangen, didampingi para Wakil Ketua. Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur dr. Viktor Mailangkay turut hadir dalam agenda tersebut.
Dalam penyampaian kebijakan fiskal 2027, Yulius menegaskan bahwa RAPBD disusun sebagai tindak lanjut kesepakatan KUA-PPAS 14 Agustus 2026 serta berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus dibangun di atas prinsip kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif, terutama menghadapi dinamika ekonomi dan kemungkinan perubahan alokasi Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
“Angka-angka yang kami sajikan masih terbuka untuk penyesuaian secara transparan. Namun arahnya tetap teguh, anggaran berpihak pada pelayanan dasar masyarakat dan berpedoman pada delapan prioritas pembangunan daerah,” ujar Yulius.
Pemerintah Provinsi Sulut juga menempatkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Sementara Perubahan APBD 2026 diarahkan pada penanganan kebutuhan mendesak, program kemanusiaan, serta efisiensi dan realokasi belanja agar lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Yulius menegaskan, keputusan anggaran tidak boleh berhenti pada formalitas administratif. Setiap rupiah yang disepakati dalam APBD harus bermuara pada pelayanan publik dan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Keputusan hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen moral dan amanah yang dipercayakan rakyat Sulawesi Utara kepada kita semua,” tegasnya.
Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting menuju penetapan APBD 2027. Tantangan berikutnya bukan hanya menjaga keseimbangan fiskal, tetapi memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja daerah berjalan transparan, disiplin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Red






