MANADO, SULAWESI UTARA, PELOPORBERITA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. R.D. Kandou Manado setelah sengketa informasi publik antara kedua pihak berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelesaian tersebut ditandai dengan dipenuhinya seluruh dokumen dan informasi yang dimohonkan INAKOR oleh pihak RSUP Kandou selaku Termohon.
Ketua DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menilai langkah RSUP Kandou menunjukkan sikap positif badan publik dalam menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada manajemen RSUP Kandou. Sengketa informasi yang sebelumnya kami tempuh akhirnya dapat diselesaikan secara baik melalui mediasi. Seluruh dokumen yang kami mohonkan telah diberikan oleh pihak rumah sakit. Bagi INAKOR, ini merupakan contoh positif bagaimana badan publik menyelesaikan persoalan keterbukaan informasi secara profesional,” ujar Wenas.
Berawal dari Permohonan Informasi hingga Sengketa
Wenas menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari surat permohonan informasi publik yang diajukan INAKOR pada 30 Juli 2026 terkait legalitas administrasi jabatan, status kepegawaian, serta komponen hak keuangan Direktur Utama RSUP Kandou.
Permohonan itu antara lain menyangkut dokumen pengangkatan Direktur Utama, status administrasi kepegawaian, komponen hak keuangan dan remunerasi Badan Layanan Umum (BLU), serta kejelasan administratif mengenai penghentian tunjangan yang melekat pada jabatan Guru Besar/Profesor dari instansi asal.
Setelah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan tertulis, dan tanggapan dari pihak rumah sakit yang saat itu dinilai belum sepenuhnya memenuhi permohonan, INAKOR kemudian menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam perkembangannya, kedua pihak memperoleh ruang penyelesaian melalui mediasi hingga seluruh informasi yang menjadi objek sengketa dipenuhi oleh Termohon.
“Kami mengakui bahwa sejak awal RSUP Kandou telah memberikan sebagian informasi. Ketika masih terdapat dokumen yang belum lengkap, kami menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Sekarang seluruh permohonan telah dipenuhi, maka sudah sepatutnya kami memberikan apresiasi secara terbuka,” kata Wenas.
RSUP Kandou Layak Jadi Contoh Satuan Kerja Kementerian di Daerah
Menurut Wenas, penyelesaian tersebut mengandung pelajaran penting bagi badan publik, khususnya satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah.
Ia menilai keberadaan badan publik pusat di daerah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan informasi yang transparan, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“RSUP Kandou merupakan rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketika satuan kerja pusat yang berada di daerah bersedia membuka informasi, melengkapi dokumen, dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme resmi, menurut kami ini patut dijadikan contoh bagi badan publik lainnya,” tegas Wenas.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami ingin menegaskan bahwa badan publik tidak perlu memandang permohonan informasi dari masyarakat atau LSM sebagai bentuk permusuhan. Justru keterbukaan merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” lanjutnya.
INAKOR: Berani Mengkritik, Wajib Berani Mengapresiasi
Wenas menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara objektif dan berimbang.
Menurutnya, organisasi masyarakat tidak boleh hanya tampil ketika mengkritik, tetapi juga harus memiliki keberanian moral untuk memberikan pengakuan dan apresiasi ketika badan publik menunjukkan respons positif.
“INAKOR tidak boleh hanya keras ketika mengkritik. Ketika badan publik menunjukkan itikad baik, memenuhi hak masyarakat atas informasi, dan menyelesaikan persoalan secara profesional, kami juga wajib menyampaikan apresiasi. Kritik dan penghargaan harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Wenas berharap penyelesaian sengketa ini dapat menjadi pembelajaran bersama bahwa perbedaan pandangan antara pemohon informasi dan badan publik tidak harus berakhir dengan konflik berkepanjangan.
Mediasi yang dilaksanakan melalui Komisi Informasi, menurutnya, memperlihatkan pentingnya ruang dialog yang berlandaskan aturan dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak.
Apresiasi Komisi Informasi Sulut, Sejalan dengan Semangat Asta Cita
INAKOR turut menyampaikan penghargaan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang telah memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.
Menurut Wenas, keberadaan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus membantu badan publik menyelesaikan perbedaan pandangan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Kami memberikan penghargaan kepada Komisi Informasi Sulawesi Utara. Penyelesaian ini menunjukkan pentingnya lembaga yang menjaga hak masyarakat atas informasi publik. Mediasi yang menghasilkan pemenuhan informasi merupakan capaian yang patut diapresiasi,” katanya.
INAKOR juga memandang penguatan keterbukaan informasi sebagai bagian dari dukungan terhadap semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Meski seluruh informasi telah dipenuhi, Wenas menegaskan bahwa dokumen yang diterima tetap dapat menjadi bahan kajian objektif INAKOR dalam menjalankan fungsi pengawasan masyarakat.
Namun, ia menekankan bahwa penerimaan dokumen tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran ataupun membuktikan telah terjadi penyimpangan keuangan negara.
“Kami menghormati fakta dan dokumen. Kalau administrasinya sesuai aturan, tentu harus kami akui. Kalau kelak ditemukan hal yang memerlukan klarifikasi, kami akan menempuh mekanisme yang benar. Tetapi hari ini, yang patut kami sampaikan kepada publik adalah apresiasi atas keterbukaan RSUP Kandou,” tegas Wenas.
Harapan bagi Badan Publik Lainnya
Menutup pernyataannya, Wenas berharap pengalaman penyelesaian sengketa antara INAKOR dan RSUP Kandou dapat mendorong badan publik lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi tanpa harus menunggu munculnya sengketa.
“Jangan menunggu masyarakat mengajukan keberatan atau sengketa baru informasi diberikan. Jadikan keterbukaan sebagai budaya pelayanan publik. RSUP Kandou telah menunjukkan langkah positif, dan kami berharap praktik baik ini dapat diikuti satuan kerja kementerian serta badan publik lainnya di Sulawesi Utara maupun di seluruh Indonesia,” pungkas Wenas.
(Rilis DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara) ***/Red






