MANADO, PELOPORBERITA — Penantian panjang selama hampir 18 tahun akhirnya mencapai babak bersejarah. Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang selama ini menjadi harapan masyarakat dalam perang melawan korupsi dan kejahatan ekonomi kini memasuki babak baru setelah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini bukan sekadar keberhasilan legislasi. Lebih dari itu, keputusan tersebut menjadi pesan politik dan hukum bahwa negara harus semakin serius mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelakunya.
Selama ini, publik kerap mempertanyakan mengapa pelaku kejahatan ekonomi bisa menjalani proses hukum, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih menjadi persoalan panjang dalam upaya pemulihan kerugian negara maupun korban.
Kini, dengan hadirnya UU Perampasan Aset, harapan untuk memperkuat instrumen hukum dalam melacak, membekukan, menyita, hingga merampas aset hasil tindak pidana mendapatkan landasan yang lebih kuat.
Di tengah momentum bersejarah tersebut, aktivis Deddy Loing angkat suara. Ia memberikan apresiasi terhadap langkah politik Partai Gerindra, sekaligus menyoroti peran anggota DPR RI asal Sulawesi Utara, Martin Daniel Tumbelaka (MDT).
“Akhirnya harapan seluruh masyarakat Indonesia terwujud. Terutama warga Sulut yang suka nyinyir terhadap sosok MDT. Terbukti, beliau menjadi satu-satunya wakil Sulut yang menandatangani persetujuan UU Perampasan Aset,” ujar Loing.
Pernyataan tersebut menjadi sindiran politik yang cukup keras bagi pihak-pihak yang selama ini melontarkan kritik terhadap MDT.
Menurut Loing, kontribusi seorang wakil rakyat tidak semestinya hanya diukur dari popularitas, banyaknya pernyataan di ruang publik, atau seberapa sering namanya menjadi perbincangan. Ukuran yang lebih substansial adalah keberanian mengambil sikap ketika sebuah keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
•GERINDRA DAPAT APRESIASI, MDT DISEBUT AMBIL BAGIAN DALAM MOMENTUM SEJARAH
Deddy Loing juga memberikan apresiasi penuh kepada Partai Gerindra yang menyetujui pembentukan UU Perampasan Aset.
“Peran Partai Gerindra melalui kadernya, Martin Daniel Tumbelaka, patut diapresiasi. Ini bukan persoalan kepentingan partai semata, melainkan bagaimana keberpihakan politik dapat diwujudkan dalam keputusan yang menyentuh kepentingan rakyat,” tegasnya.
Bagi Loing, dukungan terhadap UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Namun, apresiasi tersebut juga membawa pesan yang lebih luas: keberanian politik tidak cukup berhenti pada persetujuan sebuah undang-undang. Komitmen itu harus dibuktikan melalui pengawasan implementasi dan keberanian memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu.
•10 POIN PENTING: BUKAN HANYA MERAMPAS ASET, TETAPI MELINDUNGI HAK RAKYAT
Substansi UU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting yang menjadi perhatian masyarakat.
Berikut 10 pokok pengaturannya:
- Prinsip dan asas hukum: Mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
- Ruang lingkup tindak pidana: Menjangkau kejahatan tertentu, seperti korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dengan kriteria yang ditentukan undang-undang.
- Ancaman pidana tetap berlaku: Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Mekanisme perampasan aset: Mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi, termasuk mekanisme tanpa putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
- Perlindungan pihak ketiga: Menjamin ruang pembuktian bagi pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beriktikad baik.
- Pemulihan hak korban: Membuka ruang pengembalian aset kepada korban tindak pidana, termasuk korban penipuan dan investasi ilegal, sesuai mekanisme hukum.
- Pengelolaan aset profesional: Mengatur penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset secara profesional dan akuntabel.
- Pengawasan independen: Menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset.
- Pencegahan penyalahgunaan kewenangan: Membatasi potensi tindakan sewenang-wenang aparat melalui prosedur dan pengawasan hukum.
- Pemanfaatan teknologi: Mendorong penggunaan sistem informasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
•SEJARAH SUDAH DIMULAI, TETAPI UJIAN SESUNGGUHNYA BARU DIMULAI
Di balik euforia pengesahan UU Perampasan Aset, terdapat satu pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan, apakah regulasi ini benar-benar akan menjadi senjata ampuh melawan korupsi, atau justru berhenti sebagai produk legislasi yang indah di atas kertas?
Sebab, undang-undang sehebat apa pun tidak akan berarti apabila penegakannya masih tebang pilih, pengawasan lemah, dan keberanian membongkar kejahatan hanya berhenti pada kelompok tertentu.
Publik tidak hanya menunggu aset koruptor dirampas. Masyarakat juga menuntut transparansi, perlindungan hak warga yang tidak bersalah, serta kepastian bahwa hasil pemulihan aset benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan korban.
Bagi Sulawesi Utara, momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa wakil rakyat tidak cukup hanya membawa nama daerah ke Senayan. Mereka harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui keputusan politik yang memiliki dampak nyata.
MDT mendapat apresiasi dari Deddy Loing. Namun, apresiasi politik tetap harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang mendukung sebuah undang-undang. Sejarah juga akan menguji siapa yang konsisten mengawal pelaksanaannya.
UU Perampasan Aset telah menjadi harapan baru. Sekarang, rakyat kini menunggu pembuktiannya, jangan sampai hukum hanya tajam untuk yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. RED






