JAKARTA, PELOPORBERITA – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara kini memiliki landasan hukum baru untuk mengejar dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku.
Kehadiran regulasi ini sekaligus menjawab tuntutan masyarakat selama bertahun-tahun agar pemberantasan korupsi tidak hanya berujung pada hukuman penjara bagi pelakunya, tetapi juga menyasar kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Perjalanan pembentukan UU Perampasan Aset bukanlah proses singkat. Pembahasannya telah dimulai sejak 2008 dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu agenda legislasi yang terus dinantikan publik.
Sehari sebelum pengesahan, Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyebut regulasi ini sebagai penantian masyarakat selama 18 tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR yang mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut.
Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.
Mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil kekayaan seseorang secara sewenang-wenang. Proses perampasan tetap harus didasarkan pada pembuktian, prosedur hukum, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi babak baru dalam upaya pemulihan kerugian negara. Publik tentu menantikan bagaimana regulasi ini diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya.
Jika uang rakyat dicuri, hasil kejahatannya juga harus dikejar. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, sementara kekayaan hasil korupsinya tetap dinikmati keluarga atau pihak lain. Red






