MANADO, PELOPORBERITA – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Manado menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen strategis dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara.
Dalam Legal Opinion yang disampaikan pada momentum pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI, 19 November 2026, LKBHMI Manado menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian negara dan mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan.
LKBHMI memandang mekanisme perampasan aset sebagai langkah penting untuk memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana, sehingga pelaku maupun pihak yang tidak berhak tidak terus menikmati hasil kejahatan.
“Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (follow the suspect), tetapi juga harus mampu menelusuri dan memulihkan hasil kejahatan (follow the money),” demikian pandangan LKBHMI Cabang Manado.
Menurut LKBHMI, keberadaan regulasi tersebut memiliki relevansi besar bagi Sulawesi Utara, yang memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan, kelautan, perikanan, pertanian hingga berbagai sektor ekonomi lainnya.
Pemulihan aset hasil tindak pidana dinilai dapat mendukung kepentingan publik, memperkuat keuangan negara, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Dalam perspektif konstitusional, semangat tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
LKBHMI juga mengaitkan gagasan keadilan ekonomi tersebut dengan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI Bab VI tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, yang menekankan bahwa kekayaan dan kebebasan ekonomi harus disertai tanggung jawab sosial.
Apresiasi kepada Martin Daniel Tumbelaka
Dalam Legal Opinion tersebut, LKBHMI Cabang Manado turut menyampaikan apresiasi kepada Martin Daniel Tumbelaka (MDT), Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Komisi III, yang dinilai telah menyuarakan pentingnya pembentukan RUU Perampasan Aset.
Secara khusus, LKBHMI menyoroti perhatian MDT terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik (bonafide third party) serta mekanisme ganti kerugian apabila terjadi kesalahan penyitaan.
Dua aspek tersebut dinilai penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana tidak justru mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam kejahatan.
LKBHMI berharap MDT terus mengawal regulasi tersebut agar tidak hanya efektif dalam pemberantasan tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat, termasuk masyarakat Sulawesi Utara.
Tegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat
Di sisi lain, LKBHMI mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum. Standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, hak mengajukan keberatan, perlindungan pihak ketiga, serta mekanisme ganti kerugian merupakan bagian penting dari prinsip due process of law.
Efektivitas pemberantasan kejahatan, menurut LKBHMI, tidak boleh menghilangkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
LKBHMI Cabang Manado menegaskan bahwa keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas, melainkan dari sejauh mana aset tersebut dipulihkan secara sah, kerugian korban dapat dikembalikan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hakikat keadilan, menurut LKBHMI, bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang telah dirugikan.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memutus mata rantai keuntungan kejahatan, mencegah ketimpangan ekonomi, melindungi kekayaan negara, dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara. Red






