SULUT – Di tengah ruang fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang masih terbatas, Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Henry Walukow, memilih pendekatan berbeda dalam menjalankan masa reses.
Alih-alih menggelar pertemuan besar yang berpotensi menghasilkan banyak usulan di luar kapasitas anggaran, ia menerapkan metode jemput bola dengan mendatangi langsung kantor-kantor hukum tua untuk menyerap aspirasi yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan setiap usulan yang diperjuangkan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terukur.
“Ini menjadi sisi dilematis bagi kami sebagai anggota DPRD.
Di satu sisi kami memiliki kewajiban konstitusional menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun di sisi lain kemampuan fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan,” ujar Henry, Selasa (4/8/2026).
Selama empat hari masa reses, Henry mengunjungi sejumlah desa untuk menginventarisasi berbagai usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Tidak hanya menampung kebutuhan baru, ia juga melakukan evaluasi terhadap usulan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum terealisasi.
Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan agar penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tidak sekadar menjadi daftar keinginan masyarakat, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan yang telah melalui proses perencanaan di tingkat desa serta memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan melalui mekanisme penganggaran daerah.
Dari hasil reses, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat. Perbaikan jalan provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan dan normalisasi drainase menjadi kebutuhan utama yang dinilai mendesak untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, warga juga menyampaikan berbagai persoalan di sektor perkebunan, pendidikan, dan pelayanan dasar yang dinilai memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
Henry menegaskan bahwa fungsi reses bukan sekadar memenuhi kewajiban formal anggota legislatif, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan yang benar-benar mendesak menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi program yang realistis, tepat sasaran, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Pendekatan jemput bola yang diterapkan Henry Walukow dinilai mencerminkan upaya membangun sinergi antara hasil Musrenbang desa dengan fungsi penganggaran DPRD.
Melalui pola tersebut, aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diseleksi berdasarkan skala prioritas, sehingga setiap program yang diusulkan memiliki nilai strategis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Red
