MANADO, PELOPORBERITA – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara menggelar pertemuan pada 6–7 Agustus 2026 di Ruang Pertemuan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara.
Agenda utama pertemuan tersebut membahas antisipasi isu media sosial, strategi counter Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), serta persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) FKDM di era kepemimpinan Gubernur YSK.
Berdasarkan risalah hasil pertemuan, salah satu arahan strategis yang menjadi perhatian adalah perlunya penyatuan narasi positif dalam menghadapi fenomena yang disebut sebagai “perang media” yang dinilai menyudutkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dokumen tersebut juga menyebutkan adanya arahan agar jajaran FKDM bersama potensi sekitar 18.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Utara berperan dalam membangun narasi positif mengenai kinerja pemerintah.
Ketua FKDM Provinsi Sulawesi Utara, Stevie Sumampouw, mengatakan pembahasan dalam forum tersebut berangkat dari dinamika yang berkembang di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
“Membahas masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial yang menyerang Pemprov.
Ada indikasi mendiskreditkan gubernur, di mana beredar isu ada dua matahari.
Bagi kami tim pejuang, matahari cuma satu. Tujuannya menganulir dan mengantisipasi kegaduhan,” ujar Stevie.
Menurut risalah rapat, Stevie juga menyoroti maraknya isu di media sosial yang dinilai mendiskreditkan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.
Karena itu, diperlukan formula dan solusi taktis untuk menghadapi ATHG sekaligus mengelola narasi publik secara lebih terstruktur agar berkembang ke arah yang positif.
Stevie juga mengajak ASN dan PNS di Sulawesi Utara untuk ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila muncul kritik maupun informasi yang berkembang di media sosial.
“Mengimbau ASN/PNS se-Sulut tolong memberikan pencerahan ataupun apabila ada tanggapan-tanggapan yang ada di media sosial yang bersifat mengkritik, mohon ASN/PNS juga bisa menjelaskan, karena pemerintah tidak anti kritik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua FKDM Provinsi Sulawesi Utara, Meyvo Rumengan, menilai derasnya arus informasi di media sosial telah memicu terbentuknya opini negatif terhadap pemerintah.
Dalam forum tersebut juga disampaikan gagasan agar sekitar 18.000 ASN aktif mengunggah dan menyebarkan konten positif mengenai capaian pembangunan pemerintah.
Ia turut menegaskan prinsip “Matahari Hanya Satu”, yang dalam risalah dijelaskan sebagai arah kebijakan agar ruang publik digital dipenuhi narasi mengenai kemajuan daerah.
FKDM juga menyatakan dukungan terhadap kinerja positif pemerintah.
Selain isu komunikasi publik, pembahasan juga mencakup pembangunan dan stabilitas daerah.
Anggota FKDM Jeremi Damongilala mendorong penguatan efektivitas anggaran FKDM, optimalisasi penyerapan anggaran pusat untuk proyek strategis daerah, komunikasi lintas sektor terkait ketahanan pangan, serta strategi menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Di sisi lain, anggota FKDM Abdullah mengusulkan adanya dukungan aktif dari jaringan Cyber Muhammadiyah Sulawesi Utara dalam memperkuat literasi digital dan menjaga stabilitas informasi daerah.
Perwakilan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara melalui Kabid Altin dan Kabid Herol memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus deteksi dini, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), dinamika pembangunan masjid di Tomohon, serta isu kewilayahan dan keamanan di Ratatotok.
Rakor FKDM juga diarahkan menjadi prioritas dalam mendukung program-program strategis Gubernur YSK.
Sebagai tindak lanjut, rapat merumuskan sejumlah agenda kerja, di antaranya pelaksanaan Rakor FKDM setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI, pelaksanaan studi banding yang difokuskan pada penguatan Pengawasan Orang Asing (POA), serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) untuk menunjang operasional serta fungsi kewaspadaan dini FKDM. Red
