APBD Talaud 2025 Bermasalah, BPK Soroti TAPD: “Tidak Cermat”!

Blog705 Dilihat

TALAUD, PELOPORBERITA.ID — Pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2025 mendapat sorotan serius BPK. Salah satu catatan penting menyangkut Rancangan APBD Pergeseran TA 2025 yang tidak disahkan oleh Penjabat Bupati.

BPK juga menemukan, pada uji petik 11 perangkat daerah, Rancangan DPA Pergeseran tidak disahkan Kepala BPKAD selaku PPKD setelah diverifikasi TAPD.

Konsekuensinya, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan anggaran, sehingga dasar pelaksanaan APBD 2025 tetap menggunakan APBD dan DPA Induk.

Yang paling menarik, BPK mencatat persoalan tersebut disebabkan karena. “TAPD tidak cermat dalam melakukan proses penyusunan APBD dan perubahannya.”

Catatan ini tentu bukan sekedar persoalan administrasi. TAPD memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap proses perencanaan, perubahan dan pergeseran anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Publik pun mempertanyakan, mengapa rancangan pergeseran APBD bisa tidak disahkan?

Bagaimana proses verifikasi TAPD berlangsung? Dan apa langkah evaluasi Pemkab Talaud setelah catatan BPK tersebut?

Uang yang dikelola adalah uang rakyat, karena itu, setiap proses penganggarannya harus jelas, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPK sudah memberi catatan, publik menunggu, apa jawaban dan langkah perbaikan Pemkab Talaud serta TAPD saat ini?

Saat dikonfirmasi, Penjabat Bupati Kepulauan Talaud saat itu, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env.,Mgmt., menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menandatangani Perkada pergeseran anggaran TA 2025 merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan, demi kepentingan masyarakat Talaud.

“Keputusan untuk tidak menandatangani Perkada pergeseran anggaran tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan, demi kepentingan masyarakat Talaud,” ujar Manumpil.

Menurut Manumpil, sikap tersebut merupakan bagian dari komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap sesuai aturan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Langkah tegas Manumpil sebagai Pj Bupati Talaud 2024:

1. Taat aturan
Tidak menandatangani Perkada pergeseran anggaran 2025 karena dinilai belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Mengutamakan prosedur
Memastikan setiap proses penganggaran dilaksanakan secara benar, transparan, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

3. Berpihak pada masyarakat
Menjaga agar pengelolaan keuangan daerah tetap tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Talaud.

4. Menjaga keberlanjutan pembangunan
Memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

IOP

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *