MINUT, PELOPORBERITA.ID — Anggaran sewa kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjadi sorotan.
Berdasarkan data yang disebut tercantum dalam SIRUP INAPROC, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp5,1 miliar pada 2025 dan Rp3,9 miliar pada 2026, atau sekitar Rp9 miliar dalam dua tahun.
Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan publik, berapa kendaraan yang disewa, siapa penyedianya, berapa harga sewanya, dan apa dasar perhitungan pemerintah?
Aktivis Jeffrey Sorongan mendesak Pemkab Minut membuka data secara transparan dan memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan serta harga yang wajar.
“Kalau nilainya mencapai miliaran rupiah, publik berhak tahu dasar kebutuhannya.
Efisiensi jangan hanya menjadi slogan ketika menyangkut belanja pemerintah,” tegas Sorongan.
Ia juga meminta agar proses pengadaan, harga sewa, jumlah kendaraan, penyedia, realisasi penggunaan dan pembayaran diperiksa apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda diminta memberikan penjelasan terbuka agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi.
Menurut Sorongan, jika seluruh proses telah sesuai aturan dan harga yang dibayarkan wajar, pemerintah dapat membuktikannya melalui data.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, pihak terkait harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan.
Rp9 miliar bukan angka kecil. Di tengah tuntutan efisiensi, publik berhak memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. IOP
