SULUT, PELOPORBERITA.ID — Keberadaan puluhan Staf Khusus yang kin berganti menjadi Tim Ahli yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus mulai dipertanyakan.
Aktivis Jeffrey Sorongan menilai publik berhak mengetahui sejauh mana kontribusi tim-tim ahli tersebut terhadap kebijakan dan pembangunan Sulawesi Utara.
Sorongan mempertanyakan, apakah keberadaan para tim ahli tersebut benar-benar telah menghasilkan solusi, gagasan, maupun strategi nyata yang dapat membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Tim ahli jangan cuma jadi pajangan dan terima honor. Kalau memang sudah dibentuk, harusnya mereka menunjukkan kompetensi dan memberikan gagasan yang bisa membantu pemerintah,” tegas Sorongan.
Menurutnya, tim ahli seharusnya tidak berhenti pada status formal atau sekedar memberikan masukan normatif.
Keberadaan mereka harus dapat diukur melalui kontribusi, rekomendasi, kajian, maupun terobosan yang memiliki dampak terhadap kebijakan pemerintah.
“Pertanyaannya sederhana saja, apa yang sudah mereka hasilkan? Apa solusi yang diberikan? Apa strategi yang ditawarkan untuk membuat Sulawesi Utara lebih maju?
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui jumlah timnya, tetapi tidak mengetahui hasil kerjanya,” ujarnya.
Sorongan juga meminta Pemprov Sulut terbuka mengenai ruang lingkup tugas, kompetensi, output, serta evaluasi kinerja masing-masing tim ahli.
Ia menilai transparansi tersebut penting agar publik dapat melihat apakah tim ahli yang dibentuk benar-benar sebanding dengan manfaat yang diberikan.
“Jangan alergi terhadap evaluasi, kalau memang bekerja dan menghasilkan gagasan yang baik, justru itu harus ditunjukkan kepada publik. Tetapi kalau tidak ada output yang jelas, wajar kalau masyarakat bertanya,” katanya.
Sorongan menambahkan, tantangan Sulawesi Utara ke depan tidak sedikit, mulai dari persoalan ekonomi, investasi, pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan, PETI, hingga berbagai isu sosial yang membutuhkan respons cepat dan berbasis data.
Karena itu, ia berharap tim ahli tidak hanya hadir ketika dibutuhkan secara administratif, tetapi benar-benar menjadi dapur pemikiran pemerintah daerah.
“Tim ahli harus mampu membaca persoalan sebelum menjadi krisis, memberikan alternatif kebijakan, dan menawarkan strategi yang bisa dijalankan.
Kalau hanya hadir, rapat, lalu menerima honor, publik tentu akan mempertanyakan urgensinya,” pungkas Sorongan.
Konfirmasi media ini kepada Sekretaris Provinsi (SekProv) masih belum memberikan jawaban terkait kinerja Tim Ahli tersebut. IOP
