Sulut, PELOPORBERITA.ID — Polemik video viral di media sosial yang menampilkan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, meluapkan emosi dalam forum bersama asosiasi perumahan terus menuai beragam tafsir publik.
Namun, Ketua Umum Jurnalis Aktivis Rakyat Indonesia (JARI), Johan Lintong, SH., M.Pd menilai peristiwa tersebut tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong.
Ia menegaskan, konteks kelembagaan justru menjadi kunci utama dalam memahami respons keras gubernur.
“Ini bukan semata soal nada tinggi atau ekspresi sesaat.
Menurut saya, ini menyangkut etika dalam hubungan kelembagaan.
Ada mekanisme yang seharusnya ditempuh, dan itu tidak dijalankan,” ujar Lintong.
Menurutnya, jika benar tidak pernah dilakukan audiensi resmi sebelumnya, maka kemunculan pihak asosiasi dalam forum strategis dapat dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap peran kepala daerah.
“Dalam tata kelola pemerintahan, gubernur bukan sekedar simbol, ia memiliki mandat konstitusional.
Ketika proses komunikasi formal dilewati, itu berpotensi menimbulkan kesan tidak menghormati struktur yang ada,” jelasnya.
Lintong juga menyoroti bahwa momen tersebut terjadi dalam forum resmi yang turut dihadiri oleh Tito Karnavian dan Maruarar Sirait.
Dalam situasi demikian, ia menilai reaksi gubernur tidak bisa dilepaskan dari tekanan konteks forum.
“Dalam forum resmi negara, dengan kehadiran pejabat pusat, tentu ada ekspektasi tata komunikasi yang tertib.
Jika ada hal yang dianggap melenceng dari mekanisme, wajar jika muncul respons tegas,” katanya.
Di sisi lain, Lintong mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya dari potongan video yang beredar.
“Potongan video bisa membentuk persepsi yang bias.
Karena itu, penting melihat peristiwa ini secara utuh, termasuk apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya,” ujarnya.
Ia juga menilai peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya organisasi atau asosiasi di sektor strategis, untuk tetap menjunjung tinggi etika komunikasi kelembagaan.
“Koordinasi bukan formalitas, itu bagian dari sistem, ketika dilewati, akan muncul friksi.
Dan respons tegas dari pemimpin, dalam perspektif tertentu, bisa dilihat sebagai upaya menjaga marwah institusi,” tegasnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak asosiasi perumahan terkait polemik tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa perdebatan publik bukan lagi sekedar soal gaya komunikasi seorang pemimpin, melainkan menyentuh aspek yang lebih mendasar, batas antara ketegasan kepemimpinan dan persepsi publik di era keterbukaan informasi.
