Bolmut, PELOPORBERITA ID — Aktivis anti-korupsi Jeffrey Sorongan kembali gemparkan publik, kali ini aktivis tersebut sorti enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tahun anggaran 2023.
Proyek dengan total nilai kontrak mencapai Rp2.143.729.654,00 itu dinilai penuh kejanggalan, bahkan diduga merugikan masyarakat akibat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan.
Temuan tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara, yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan enam proyek renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di berbagai kecamatan.
Berikut rincian keenam paket yang disorot:
1. Renovasi BPP Kecamatan Bintauna oleh CV NK – Kontrak No. 522/34/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp342.870.000,00.
2. Renovasi BPP Kecamatan Bolangitang Barat oleh CV CM – Kontrak No. 522/33/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp406.521.102,00.
3. Renovasi BPP Kecamatan Pinogaluman oleh CV Fa – Kontrak No. 522/35/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp404.462.738,00.
4. Renovasi BPP Kecamatan Kaidipang oleh CV PKP – Kontrak No. 522/30/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp338.105.320,00.
5. Renovasi BPP Kecamatan Bolangitang Timur oleh CV FKK – Kontrak No. 522/36/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp332.399.320,00.
6. Renovasi BPP Kecamatan Sangkub oleh CV CM – Kontrak No. 522/32/KONTRAK/DISTAN-BMU/VII/2023, nilai Rp319.371.174,00.
“Kepala Dinas Pertanian Bolmut patut dimintai pertanggungjawaban hukum.
Fakta-fakta temuan BPK ini bukan hal sepele, ini uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pertanian, bukan malah bocor di tengah jalan karena persekongkolan atau kelalaian,” tegas Sorongan.
Lebih lanjut, Sorongan menilai lemahnya pengawasan internal dan dugaan permainan antara rekanan dan pejabat pelaksana proyek harus diungkap secara transparan.
Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki indikasi praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut.
“Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah.
Dinas Pertanian harus terbuka, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah dana tersebut sudah dikembalikan atau tidak.
Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban, sementara oknum-oknum menikmati keuntungan dari penyimpangan ini,” tandasnya.
Tak berhnti di situ, Sorongan juga meminta Bupati Bolmut yang terpilih untuk bersikap tegas dan tidak menutup mata terkait temuan yang mencoreng kredibilitas pemerintahan.
“Kami minta Bupati segera mengevaluasi kinerja kepala dinas terkait.
Kalau terbukti lalai, jangan ragu mencopotnya.
Ini soal kepercayaan publik dan integritas birokrasi,” pungkasnya. (RED)
