JAKARTA, PELOPORBERITA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), mendesak Polri mengambil langkah tegas terhadap praktik mafia tanah yang dinilai menjadi salah satu pemicu konflik agraria di berbagai daerah.
Desakan itu disampaikan Martin dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Polri, jajaran Ditreskrimum Polda se-Indonesia serta Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang membahas berbagai persoalan konflik agraria.
Martin menilai pertemuan tersebut penting untuk mempertemukan laporan masyarakat dengan aparat penegak hukum sehingga persoalan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.
Secara khusus, Martin menyoroti tiga kasus agraria yang telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara.
Ia meminta jajaran Ditreskrimum Polda Sulut segera menuntaskan perkara tersebut agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
“Ada tiga case yang dilaporkan di Polda Sulut supaya sesegera itu dibereskan. Semakin berlarut-larut tentu semakin tidak baik tanggapan masyarakat,” tegas Pria berambut gondrong tersebut.
Ia juga meminta Kabareskrim bersama jajaran kepolisian memberi perhatian serius terhadap dugaan praktik mafia tanah.
“Di mana kita kasih ruang mafia tanah bermain, di situlah masyarakat kecil sengsara. Jangan kasih ruang mafia tanah ini bermain,” ujarnya.
MDT menegaskan Fraksi Gerindra mendukung penyelesaian laporan masyarakat secara profesional, transparan dan berkeadilan, disertai komunikasi humanis agar konflik agraria tidak terus berkembang.
“Pemberantasan mafia tanah harus menjadi atensi, supaya masyarakat kecil tidak terus menjadi korban,” pungkasnya. IOP
