MANADO, PELOPORBERITA – Kebijakan sterilisasi area dermaga Pelabuhan Manado oleh PT Pelindo Regional IV Manado mendapat sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Pelindo dan KSOP Kelas III Manado, Senin (2/11/2026).
RDP tersebut digelar menindaklanjuti aspirasi Himpunan Masyarakat Nusa Utara Indonesia yang keberatan terhadap kebijakan sterilisasi karena dinilai berpotensi menyulitkan mobilitas masyarakat kepulauan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPRD Sulut yang hadir meminta agar kebijakan itu terlebih dahulu ditunda atau dicabut sementara hingga dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.
Sikap DPRD ini patut diapresiasi. Sebab, Pelabuhan Manado bukan sekedar kawasan operasional perusahaan, melainkan pintu penghubung vital bagi masyarakat kepulauan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.
Penataan dan sterilisasi pelabuhan memang penting untuk menjamin keamanan serta keselamatan.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Jangan sampai atas nama sterilisasi pelabuhan, akses dan kepentingan masyarakat kepulauan justru dikorbankan.
Pelabuhan harus tertib, tetapi pelayanan kepada rakyat tetap menjadi prioritas. IOP
