MANADO, PELOPORBERITA — Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara memasuki tahap penting setelah Pemerintah Provinsi Sulut bersama DPRD Sulut menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE.
Gubernur Yulius mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah perubahan anggaran. Menurutnya, kebijakan fiskal daerah harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Dalam kerangka tersebut, anggaran perubahan 2026 diarahkan pada sejumlah agenda prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata dan investasi.
Orientasi tersebut menunjukkan bahwa politik anggaran Sulut diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan berhenti pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memiliki output yang jelas, manfaat yang terukur dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara Pemprov dan DPRD agar kebijakan yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif.
“Bersinergi, bekerja, dan menghadirkan pembangunan yang berdampak bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” menjadi pesan utama pemerintah dalam mengawal pelaksanaan agenda pembangunan tersebut.
Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS 2026, tahapan berikutnya adalah memastikan arah kebijakan tersebut benar-benar dikonversi menjadi program yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Sebab, ukuran keberhasilan APBD pada akhirnya bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar perubahan yang mampu dihadirkan bagi masyarakat. Red
