MANADO – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Heddy, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pertemuan berskala regional ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah (BMD).
Rakor strategis ini digelar sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terintegrasi dari KPK RI guna memastikan tata kelola aset daerah di seluruh wilayah Sulawesi Utara berjalan transparan dan akuntabel. Melalui forum ini, sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah terus dipacu, khususnya dalam mempercepat sertifikasi tanah aset pemda demi meminimalisasi potensi sengketa dan mencegah terjadinya kerugian negara.
Dalam dinamika pertemuan, ditekankan bahwa penataan aset BMD yang valid dan berbasis sistem digital pertanahan merupakan kunci utama dalam menutup celah penyelewengan. Ibu Heddy, S.H., M.H., bersama para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara menyatakan kesiapan penuh dalam memberikan dukungan teknis dan yuridis guna mengamankan aset-aset daerah, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor perpajakan tanah.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor bersama KPK RI ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Keterpaduan langkah ini diharapkan mampu bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik pertanahan yang bersih, responsif, dan tepercaya bagi seluruh elemen masyarakat.
