Sulut, PELOPORBERITA — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jurnalis Aktivis Rakyat Indonesia (JARI) menyatakan dukungan penuh tkomitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi menimbulkan kewajiban pengembalian kerugian negara melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Ketua Umum JARI, Johan Lintong, SH., M.Pd, menegaskan bahwa langkah Kejati Sulut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Sulawesi Utara.
Menurutnya, tindak lanjut atas temuan BPK tidak boleh berhenti pada tataran administrasi semata, melainkan harus dikawal hingga tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus efek pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
“JARI mendukung penuh langkah Kejati Sulut dalam mengejar penyelesaian TGR atas temuan BPK.
Ini adalah bentuk konkret penegakan akuntabilitas keuangan negara.
Setiap rekomendasi hasil audit harus ditindaklanjuti secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Lintong.
Ia menilai, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari amanat reformasi birokrasi yang wajib dijalankan seluruh institusi negara.
Lebih lanjut, Lintong menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Ketika ada temuan audit, maka penyelesaiannya harus terbuka, terukur, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
Ini bukan semata soal penindakan, tetapi juga pembenahan sistem agar kesalahan serupa tidak terulang,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris JARI, Jenry Mandey, SAP., menyampaikan bahwa organisasinya siap bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam mendukung upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
Menurut Mandey, partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal proses tindak lanjut hasil audit sangat penting untuk memperkuat fungsi kontrol sosial.
“Kami siap bersinergi dengan Kejati Sulut serta memberikan informasi yang relevan apabila dibutuhkan dalam kerangka mendukung penegakan hukum yang objektif, profesional, dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ucap jebolon Fakultas FISIP Unsrat tersebut.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga audit negara, serta elemen masyarakat merupakan instrumen strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.
JARI berharap komitmen Kejati Sulut dalam menindaklanjuti temuan BPK dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya kepatuhan, integritas birokrasi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, langkah tegas dan terukur dari aparat penegak hukum dinilai menjadi jawaban atas harapan masyarakat akan hadirnya tata kelola pemerintahan yang semakin kredibel dan berkeadilan. IOP
