AMURANG – Pasca kegiatan Halal Bihalal, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan segera menggelar rapat internal strategis bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Heddy, S.H., M.H. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Donny Wongkar, S.H. Agenda utama dalam pertemuan terbatas ini adalah membahas tindak lanjut permohonan pemanfaatan lahan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta penguatan kolaborasi lintas instansi di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Franky Donny Wongkar menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi yang tepat dalam memproses permohonan dari Bakamla. Hal ini berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur keamanan laut yang memerlukan kepastian status hukum tanah di wilayah pesisir Minahasa Selatan. Ibu Heddy, S.H., M.H., menyatakan bahwa pihak Kantor Pertanahan akan segera melakukan telaah teknis dan yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung pemenuhan kebutuhan lahan bagi kepentingan negara tersebut.
Selain isu spesifik terkait Bakamla, rapat ini juga menjadi momentum untuk memantapkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan BPN Minahasa Selatan. Pembahasan mencakup integrasi data spasial serta percepatan sertifikasi aset-aset daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Sinergi ini dinilai krusial untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang akuntabel, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalisir melalui sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan namun tetap profesional ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang intensif. Kedua pihak sepakat bahwa setiap hambatan administratif harus diselesaikan melalui jalur koordinasi yang efektif demi kemajuan daerah. Melalui langkah proaktif ini, diharapkan kerja sama antara Pemkab Minsel dan Kantor Pertanahan dapat terus memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan mendukung stabilitas keamanan nasional di wilayah perairan Minahasa Selatan.
