Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi melantik 79 Pejabat Struktural dari seluruh Indonesia, Kamis (3/7/2025). Pelantikan yang berlangsung secara hybrid di Aula Prona, Jakarta, ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi ATR/BPN yang telah berlangsung intensif selama delapan bulan terakhir.
Sebanyak 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 77 Pejabat Administrator dilantik dalam upaya memperkuat struktur organisasi dan membangun sistem karier yang adil dan terukur. Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari perwujudan sistem meritokrasi dan nasionalisme kelembagaan.
“Kita sudah mulai menata ritme organisasi secara multi sirkuler, dengan kepastian jabatan dan arah karier yang lebih terukur. Semua dilakukan berbasis meritokrasi, bukan karena kedekatan pribadi,” tegas Nusron Wahid dalam sambutannya.
Ia menyampaikan bahwa meskipun regulasi teknis terkait career path masih dalam tahap finalisasi, namun reorganisasi saat ini sudah diarahkan untuk mengakomodasi prinsip keadilan karier. Nusron juga menyinggung perlunya sharing the pain, sharing the gain dalam sistem rotasi dan promosi.
Menteri Nusron secara khusus menekankan bahwa seluruh pegawai ATR/BPN wajib memiliki semangat penugasan berskala nasional (nationwide), dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia—baik pusat, wilayah barat, tengah, timur, bahkan di daerah terpencil.
“Kalau ingin organisasi kita profesional dan nasional, maka aparatur kita juga harus siap nasional. Tidak boleh ada yang hanya bertugas di satu wilayah selama belasan tahun,” ujarnya tegas.
Pelantikan ini juga menjadi langkah awal untuk membentuk organisasi yang lebih dinamis, adaptif, dan terdesentralisasi dengan tetap menjaga integritas serta profesionalitas di setiap tingkatan birokrasi.
Adapun dua pejabat eselon II yang dilantik adalah:
- Budi Santosa sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
- Einstein Al Makarima Mohammad sebagai Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko.
Keduanya diharapkan menjadi penggerak utama dalam penyempurnaan sistem manajemen ASN berbasis kompetensi dan akuntabilitas.
Pelantikan ini turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan struktur kelembagaan di seluruh unit kerja.
Dengan pelantikan ini, Kementerian ATR/BPN mengukuhkan kembali posisinya sebagai instansi vertikal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki misi strategis dalam pembenahan tata kelola pertanahan dan birokrasi yang berorientasi pelayanan publik.
Jm
