Amurang, PELOPORBERITA.ID 4 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Kedua dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH., bertempat di Hotel Sutanraja Amurang.
Forum ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang memuat mekanisme penyusunan KLHS dalam RPJMD.
Bupati Franky dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana partisipasi publik untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas, menjawab tantangan pembangunan daerah, serta menjaga keberlangsungan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa depan.
“Diperlukan keterlibatan aktif semua pihak, baik perangkat daerah maupun unsur masyarakat, agar dokumen RPJMD yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan daerah, memperhatikan aturan dan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Forum Konsultasi Publik Kedua ini merupakan tindak lanjut dari forum tahap pertama pada April 2025, yang telah menghasilkan masukan, saran, dan rekomendasi dari berbagai stakeholder terkait isu lingkungan hidup strategis. Rekomendasi skenario dari forum ini akan menjadi acuan dalam penyusunan isu strategis, program, dan kegiatan di dokumen RPJMD 2025-2029.
Turut hadir sebagai narasumber dan tim penyusun KLHS, Prof. Dr. Setly Tamod, Ir. Senimiaty, ST., MT., serta Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sulut, Nolly Rantung, S.IK., yang hadir secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri para pejabat pimpinan tinggi pratama, camat se-Kabupaten Minahasa Selatan, pengurus TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMN, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Bapelitbangda bersama jajaran. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen Pemkab Minahasa Selatan dalam mewujudkan RPJMD yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
