Tomohon — PELOPORBERITA.ID — Dugaan adanya ‘Political game’ mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
Rosevelty Kapoh, SH, Camat Tomohon Barat, menyampaikan kekecewaannya setelah menerima surat pemberhentian sementara dari jabatannya, yang ia nilai tidak adil dan sarat kepentingan.
Pemanggilan pada Camat Rosevelty dilakukan pada dua kesempatan, yakni 4 dan 10 April 2025 tahun ini, oleh sejumlah pejabat tinggi Pemkot Tomohon, termasuk Sekretaris Kota (Asisten I dan III), Kepala BKDSM, Kepala Bagian Hukum, Inspektorat, dan Kesbangpol.
Diketahui juga camat Tomohon barat tersebut juga pernah dipanggil sebanyak 2 kali ditahun 2024 yang lalu.
Pemanggilan itu disebut-sebut untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemanggilan tersebut justru berujung pada pemberhentian sementara.
“Saya kecewa dan tidak senang. Awalnya saya dipanggil hanya untuk dimintai keterangan, tapi akhirnya saya langsung diberhentikan.
Ini sangat tidak adil dan tidak masuk akal,” tegas Rosevelty kepada media ini.
Dugaan kuat menyebutkan bahwa pemanggilan dan pemberhentian ini berkaitan dengan Pilkada tahun lalu.
Rosevelty diduga mendukung salah satu pasangan calon, meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keberpihakan dirinya.
Bahkan, dalam setiap kesempatan, ia selalu menegaskan posisi netral sebagai ASN yang patuh pada aturan.
“Saya merasa dilecehkan. Tidak diberi ruang untuk membela diri.
Saya tidak tahu apa alasan pemberhentian saya. Kenapa saya langsung diberhentikan tanpa ada penjelasan resmi dan terbuka?” keluhnya.
Tindakan ini memunculkan persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk mendiskreditkan figur-figur tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompok penguasa.
Padahal, Rosevelty dikenal sebagai sosok camat yang profesional, berintegritas, dan selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai kalangan menilai, tindakan kepada Camat Tomohon Barat ini bisa memicu kegaduhan baru antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terutama jika aroma politik kental tercium dalam proses birokrasi yang semestinya netral dan adil.
Rosevelty berharap ada keadilan dan pemulihan nama baik. “Saya ingin keadilan yang sebenarnya.
Saya berharap publik tahu bahwa saya tidak melakukan pelanggaran, dan saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa pun,” tutupnya.
