Sulut — peloporberita.id — Aktivis anti-korupsi, Deddy Loing, meminta Gubernur Sulawesi Utara yang menjabat saat ini, Mayjen (Purn.) Yulius Selvanus, agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (DKIPSD), Steven Liow.
Permintaan ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut Tahun Anggaran 2023 mengungkap adanya kompensasi pengurangan pembayaran belanja layanan internet yang belum dikenakan.
Loing menilai temuan ini berpotensi merugikan keuangan negara dan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran publik.
Berdasarkan hasil audit BPK, DKIPSD Sulut menandatangani beberapa kontrak pengadaan layanan internet dengan PT ACT pada tahun 2023, dengan total nilai kontrak mencapai Rp19,85 miliar. Berikut rinciannya:
1. Kontrak No. 01.12/B.INET-ACT/DKIPS/2023
• Tanggal: 31 Desember 2022
• Nilai: Rp8,53 miliar
• Tagihan per bulan: Rp947,95 juta
• Periode: Januari – September 2023
2. Kontrak No. 02.10/B.INET-ACT/DKIPS/APBDP/2023
• Tanggal: 19 Oktober 2023
• Nilai: Rp900 juta
• Tagihan per bulan: Rp450 juta
• Periode: Oktober – November 2023
3. Kontrak No. 01/B.INT-ACT/DKIPS/2023
• Tanggal: 29 Desember 2023
• Nilai: Rp10,42 miliar
• Tagihan per bulan: Rp947,95 juta
• Periode: Desember 2023
Namun, dalam implementasinya, terdapat gangguan layanan internet yang seharusnya dikompensasikan dalam pembayaran kepada penyedia jasa.
Berdasarkan perhitungan downtime dan jaminan Service Level Agreement (SLA) sebesar 99,9%, kompensasi pengurangan pembayaran seharusnya mencapai Rp102,47 juta.
Hingga 5 April 2024, baru Rp20 juta yang disetorkan ke Kas Daerah, sementara sisa Rp82,47 juta masih belum dikembalikan.
BPK juga menyoroti bahwa sistem pengaduan gangguan internet di DKIPSD masih mengandalkan grup WhatsApp tanpa mekanisme ticketing resmi.
Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dalam pencatatan downtime, sehingga proses pemotongan kompensasi terhadap penyedia jasa menjadi tidak optimal.
“Kalau sistemnya masih pakai WhatsApp, bagaimana bisa ada transparansi dan akuntabilitas?
Ini membuka celah permainan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Loing.
Loing menegaskan bahwa bapak Gubernur Yulius Selvanus harus segera bertindak tegas untuk menghindari potensi kebocoran anggaran lebih lanjut.
“Sudah saatnya ada perombakan dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKIPSD, termasuk Kadis-nya.
Jangan sampai ada pembiaran dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Red
