Sulut, PELOPORBERITA.ID — “Pertandingan baru dimulai.” Kalimat ini terasa relevan menggambarkan dinamika politik di Bumi Nyiur Melambai, ketika hubungan antara Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, dan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, kian menunjukkan chemistry politik yang semakin solid.
Isu keretakan yang sempat beredar perlahan gugur oleh realitas politik, keduanya tampil dalam satu frekuensi, saling menopang kebijakan dan langkah strategis, khususnya dalam isu krusial pertambangan rakyat.
Dalam konteks Sulawesi Utara, tambang rakyat bukan sekedar sektor ekonomi, ia adalah denyut nadi ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada emas di lereng dan bantaran sungai.
Dukungan Martin Daniel Tumbelaka terhadap langkah Gubernur Yulius Selvanus dalam mendorong kepastian hukum pertambangan rakyat menjadi sinyal kuat adanya keselarasan visi.
Di satu sisi, Martin berada pada posisi strategis di Komisi III DPR RI, ruang legislasi dan pengawasan hukum.
Di sisi lain, Yulius Selvanus memegang kendali eksekutif di daerah, sebagai pengambil kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi legislatif dan eksekutif ini membentuk model politik yang jarang terlihat, bukan sekedar simbolik, melainkan berbasis peran konkret.
Martin berbicara dalam kerangka supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Senayan sedangkan Yulius Selvanus menerjemahkannya dalam kebijakan daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dalam politik modern, harmoni semacam ini bukan hanya soal kekompakan partai, tetapi soal efektivitas tata kelola.
Dua kader andalan Partai Gerindra di Sulawesi Utara, kebersamaan keduanya berpotensi mengkonsolidasikan basis elektoral.
Politik elektoral hari ini tidak lagi bertumpu semata pada figur populer, melainkan pada persepsi publik terhadap kerja nyata.
Jika publik melihat ada kesinambungan antara wacana di pusat dan kebijakan di daerah, maka kepercayaan politik akan tumbuh secara organik.
Soliditas ini bisa menjadi katalis peningkatan suara Gerindra di Sulut, terutama jika isu pertambangan rakyat berhasil ditata dengan prinsip legalitas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Menariknya, dalam lanskap politik kontemporer, suara milenial dan Gen Z menjadi variabel penting.
Generasi ini cenderung skeptis terhadap retorika tanpa aksi.
Mereka lebih menghargai pemimpin yang, transparan dan akuntabel, antikorupsi secara konsisten, turun langsung ke masyarakat dan berani mengambil kebijakan berbasis data dan kepastian hukum.
Jika soliditas YS dan MDT mampu diterjemahkan dalam kebijakan nyata, misalnya regulasi tambang rakyat yang jelas, perlindungan lingkungan yang terukur, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil, maka resonansinya akan kuat di kalangan pemilih muda.
Perlu diingat generasi ini tidak mudah terpesona oleh slogan. Mereka membaca rekam jejak, memantau kebijakan, dan aktif mendiskusikan politik di ruang digital.
Hubungan harmonis dua figur ini memberi pesan bahwa politik tak selalu identik dengan konflik internal.
Justru, dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas dan kolaborasi menjadi fondasi percepatan kesejahteraan.
Tentu, tantangan tetap ada. Tata kelola pertambangan rakyat membutuhkan pengawasan ketat, regulasi jelas, dan integritas aparat.
Namun dengan kombinasi peran di pusat dan daerah, peluang untuk membangun sistem yang lebih adil terbuka lebar.
Jika konsistensi ini terjaga, bukan mustahil “match” politik di Sulawesi Utara akan dimenangkan oleh mereka yang mampu membuktikan kerja, bukan sekedar mengumbar janji.
Dan di era ketika publik semakin cerdas serta kritis, soliditas yang berbasis kinerja nyata adalah investasi politik paling rasional. (Opini Politik IOP)
