Manado, PELOPORBERITA.ID — Peristiwa ambruknya kanopi Hall B di kawasan KONI Manado yang menelan korban jiwa kembali mengguncang kesadaran publik.
Di tengah duka dan pertanyaan yang belum terjawab, Sekretaris Jurnalis Aktivis Rakyat Indonesia (JARI), Jenry Mandey, melontarkan kritiknya sekaligus menunggu langkah konkret dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE., dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo.
Peristiwa tragis tersebut terjadi pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis pagi (3/4/2026) sekitar pukul 06.48 WITA.
Namun, menurut JARI, faktor gempa tidak bisa serta-merta menjadi satu-satunya alasan runtuhnya struktur bangunan.
Mandey menilai, insiden ini harus dilihat secara lebih komprehensif dan tidak berhenti pada narasi bencana alam semata.
“Peristiwa ini tidak boleh disederhanakan hanya sebagai dampak gempa.
Kita harus jujur melihat apakah ada kelemahan konstruksi, pengawasan yang lalai, atau bahkan potensi penyimpangan dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kejadian ambruknya bagian dari Hall B bukan pertama kali terjadi.
Fakta ini, menurutnya, menjadi indikator kuat adanya persoalan serius yang belum pernah dituntaskan secara menyeluruh oleh pihak terkait.
“Kalau ini berulang, berarti ada yang salah secara sistemik.
Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah standar konstruksi sudah dipenuhi? Bagaimana proses pengawasan proyeknya?” lanjutnya.
Lebih jauh, JARI mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar melakukan investigasi mendalam dan transparan.
Penanganan kasus ini, kata Jenry, akan menjadi tolok ukur komitmen penegakan hukum di Sulawesi Utara.
“APH harus bergerak cepat, profesional, dan terbuka.
Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena kasus seperti ini terkesan dibiarkan atau ditangani setengah hati,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keselamatan fasilitas publik.
Gubernur, menurutnya, tidak cukup hanya memberikan pernyataan belasungkawa, tetapi harus mengambil langkah strategis untuk mengevaluasi seluruh infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat.
“Ini momentum bagi Gubernur untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas.
Audit menyeluruh terhadap bangunan publik harus segera dilakukan, bukan hanya reaktif setelah kejadian,” katanya.
Di sisi lain, tragedi ini juga membuka kembali diskursus lama tentang kualitas pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana seperti Sulawesi Utara.
Dengan kondisi geografis yang aktif secara tektonik, standar konstruksi tahan gempa seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekedar formalitas administratif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait penyebab pasti ambruknya kanopi tersebut, termasuk apakah bangunan telah memenuhi standar teknis dan kelayakan struktur.
Peristiwa ini bukan sekedar tragedi, tetapi juga ujian bagi integritas sistem, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Red
