Kawal Asta Cita Prabowo, INAKOR Pasang Badan untuk Profesionalisme Polda Sulut: Jangan Hakimi Dirreskrimum Lewat Tuduhan yang Belum Terbukti!

Blog10 Dilihat

MANADO, PELOPORBERITA — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menyatakan dukungan moral terhadap jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut), khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), agar tetap menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh tekanan opini publik.

Sikap tersebut disampaikan menyusul berkembangnya polemik antara pengusaha John Hamenda bersama kuasa hukumnya, Dr. Santrawan Paparang, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, terkait dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara sengketa tanah di kawasan Malalayang, Kota Manado.

Ketua Harian DPN LSM INAKOR sekaligus Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa institusi Polri dan setiap anggotanya yang bekerja berdasarkan hukum berhak mendapatkan perlindungan terhadap penghakiman publik sebelum adanya pembuktian yang sah.

“Kami tidak ingin aparat penegak hukum kehilangan keberanian mengambil keputusan hanya karena menghadapi tudingan yang belum terbukti. Penyidik harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tekanan opini!” tegas Rolly Wenas.

INAKOR Apresiasi Klarifikasi Terbuka Dirreskrimum Polda Sulut

Polemik tersebut mencuat setelah John Hamenda melalui kuasa hukumnya diberitakan menyampaikan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan permintaan dana operasional dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kota Manado.

Menanggapi tudingan tersebut, Kombes Pol Suryadi telah menyampaikan bantahan secara terbuka melalui pemberitaan media.

Dalam klarifikasinya, Suryadi menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dilakukan dengan mengacu pada putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.

Menurut Rolly, kesediaan pejabat kepolisian memberikan penjelasan kepada publik merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari komunikasi dan akuntabilitas institusi.

“Kami mengapresiasi keberanian Dirreskrimum memberikan klarifikasi terbuka. Penjelasan mengenai dasar penerbitan SP3 merupakan informasi penting yang perlu diuji melalui dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

INAKOR menilai bahwa penjelasan tersebut tidak boleh diabaikan dalam membangun pemahaman publik mengenai persoalan yang sedang diperdebatkan.

Namun, INAKOR juga menegaskan bahwa klarifikasi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai keterangan pihak terkait, bukan sebagai hasil akhir pemeriksaan lembaga yang berwenang.

Jangan Sampai Penyidik Dihakimi Sebelum Fakta Terungkap

Rolly Wenas mengingatkan bahwa pengaduan kepada Propam merupakan hak setiap warga negara yang dijamin melalui mekanisme pengawasan kepolisian.

Akan tetapi, pengaduan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun etik oleh pejabat yang dilaporkan.

“Kami menghormati hak John Hamenda untuk mengadu. Tetapi kami juga mengingatkan bahwa Kombes Pol Suryadi memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, mempertahankan nama baik, dan menyampaikan pembelaan. Jangan sampai asas praduga tak bersalah hanya berlaku bagi satu pihak!” tegas Rolly.

Menurutnya, publik perlu membedakan antara dugaan, pengaduan, klarifikasi, dan fakta yang telah dibuktikan.

INAKOR juga mengingatkan pentingnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Kalau penyidik bekerja sesuai prosedur, tentu harus didukung. Sebaliknya, jika suatu saat terbukti terdapat pelanggaran, mekanisme hukum juga harus berjalan. Prinsip ini berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian,” tambahnya.

INAKOR Dukung Independensi Ditreskrimum Polda Sulut

INAKOR menegaskan bahwa penyidik kepolisian harus diberikan ruang untuk menjalankan kewenangan secara independen sesuai hukum.

Dalam perkara yang menjadi perhatian publik, setiap keputusan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prosedur, dokumen, dan alat bukti yang relevan.

Rolly menilai bahwa perbedaan pandangan terhadap penerbitan SP3 semestinya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan dan pengujian hukum yang tersedia.

“Jangan sampai perdebatan di ruang publik menggantikan mekanisme hukum. Kita membutuhkan penyidik yang berani mengambil keputusan sesuai kewenangannya, tetapi tetap terbuka terhadap pengawasan,” ujarnya.

INAKOR berharap seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga berwenang dan tidak membangun kesimpulan sebelum fakta diperoleh secara utuh.

Kawal Asta Cita Presiden Prabowo, Jaga Kehormatan Polri

Menurut Rolly, dukungan terhadap profesionalisme dan independensi aparat kepolisian merupakan bagian dari komitmen INAKOR mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya Asta Cita ke-7 yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sebagai anak asli Sulawesi Utara sekaligus aktivis pegiat antikorupsi, Rolly menegaskan bahwa dirinya berkepentingan melihat institusi Polda Sulut semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

“Membela kehormatan Polri bukan berarti membenarkan setiap tindakan aparat. Membela Polri berarti mendukung anggota yang bekerja sesuai hukum, mengingatkan apabila ada kekeliruan, dan menghormati mekanisme pemeriksaan ketika muncul pengaduan,” ujarnya.

Menurut Rolly, reformasi hukum tidak akan berjalan optimal apabila aparat yang menjalankan kewenangannya secara sah tidak memperoleh perlindungan dari penghakiman sebelum pembuktian.

Sebaliknya, reformasi hukum juga menuntut adanya pemeriksaan yang objektif terhadap setiap pengaduan masyarakat.

“Kami ingin Polri semakin kuat karena profesionalismenya, semakin dihormati karena integritasnya, dan semakin dipercaya karena memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat,” lanjutnya.

INAKOR Dorong Propam Berikan Kepastian dan Lindungi Hak Semua Pihak

INAKOR mendorong Divisi Propam Polri untuk memastikan status dan tindak lanjut pengaduan yang diberitakan telah disampaikan pihak John Hamenda.

Pemeriksaan diharapkan dilakukan secara objektif dengan memperhatikan keterangan pelapor, klarifikasi pihak terlapor, dokumen yang relevan, serta bukti lain yang sah.

INAKOR juga berharap dasar penerbitan SP3 dapat diperjelas melalui mekanisme hukum yang tepat, termasuk pemeriksaan dokumen putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri yang disebut dalam klarifikasi Dirreskrimum.

Menurut Rolly, hasil pemeriksaan yang dapat disampaikan secara sah kepada publik akan membantu memberikan kepastian dan mencegah berkembangnya spekulasi.

“Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan yang sah harus menjadi dasar untuk memberikan kejelasan dan menjaga kehormatan pihak yang dilaporkan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegasnya.

INAKOR: Kami Berdiri Bersama Polisi yang Bekerja Benar!

Menutup pernyataannya, Rolly Wenas menegaskan bahwa INAKOR akan terus mendukung upaya penguatan institusi kepolisian, khususnya di Sulawesi Utara.

Dukungan tersebut diberikan kepada profesionalisme, integritas, dan independensi penegakan hukum, bukan kepada kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu.

“Hari ini kami menyuarakan perlindungan terhadap kehormatan jajaran Ditreskrimum Polda Sulut. Bukan karena kami telah memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan karena setiap aparat yang menjalankan tugas berdasarkan hukum berhak memperoleh keadilan yang sama!”

“Jangan hakimi penyidik sebelum bukti berbicara. Jangan biarkan kehormatan Polri dipertaruhkan oleh perang opini. Kawal Asta Cita Presiden Prabowo, lindungi aparat yang bekerja benar, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu!” pungkas Rolly Wenas.

INAKOR menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan dukungan moral terhadap profesionalisme dan kehormatan institusi Polri, bukan kesimpulan bahwa pengaduan John Hamenda tidak benar ataupun bahwa tindakan penyidik telah terbukti sepenuhnya sesuai ketentuan hukum.

SALAM ANTIKORUPSI!

Rolly Wenas
Ketua Harian DPN LSM INAKOR
Ketua INAKOR Sulawesi Utara


CATATAN UNTUK REDAKSI

Rilis ini merupakan pernyataan sikap INAKOR berdasarkan pemberitaan mengenai pengaduan John Hamenda dan klarifikasi Dirreskrimum Polda Sulut.

INAKOR menghormati hak pelapor dan pihak yang dilaporkan, serta tidak menyimpulkan adanya pengaduan palsu, pelanggaran hukum, ataupun pelanggaran etik sebelum terdapat pembuktian melalui mekanisme yang sah.

Redaksi diharapkan melakukan verifikasi, konfirmasi, dan penyuntingan secara independen dengan tetap menjaga keberimbangan serta asas praduga tak bersalah sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Penyuntingan judul maupun isi diharapkan tidak mengubah dukungan INAKOR terhadap profesionalisme kepolisian menjadi tuduhan terhadap pihak pelapor. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *