AMBON, PELOPORBERITA — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Indonesia Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian berbagai persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul pernyataan yang dikaitkan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJN Maluku mengenai sikap tawakal dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian publik.
Ketua DPN LSM INAKOR Indonesia Timur, Christoforus Jamco, S.H., menilai bahwa nilai spiritual patut dihormati sebagai keyakinan pribadi. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap penggunaan anggaran negara tetap harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menghormati prinsip tawakal sebagai bentuk keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Namun, dalam konteks tanggung jawab jabatan publik, tawakal tidak dapat menggantikan kewajiban memberikan penjelasan, membuka informasi yang memang wajib tersedia bagi publik, serta memastikan setiap rupiah uang negara dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” tegas Christoforus di Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Soroti Proyek Infrastruktur dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
Menurut Christoforus, perhatian INAKOR terhadap BPJN Maluku bukanlah persoalan pribadi ataupun bentuk penilaian sepihak terhadap pejabat tertentu.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara, termasuk sejumlah paket pekerjaan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah pekerjaan infrastruktur jembatan di Pulau Seram yang disebut berkaitan dengan proyek UMYC, serta sejumlah paket pekerjaan lainnya yang menurut INAKOR perlu ditelusuri berdasarkan dokumen kontrak, hasil pemeriksaan, realisasi pekerjaan, dan tindak lanjut rekomendasi lembaga pemeriksa.
INAKOR menekankan bahwa setiap temuan pemeriksaan harus dilihat berdasarkan sifat, nilai, status, serta perkembangan tindak lanjutnya. Temuan administrasi maupun indikasi kerugian negara tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
Namun demikian, apabila terdapat temuan resmi yang menunjukkan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran, atau persoalan lainnya, maka penyelesaiannya harus dapat diuji secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana. Apakah seluruh temuan telah ditindaklanjuti? Apakah kewajiban pengembalian keuangan negara, jika memang ditetapkan, telah dipenuhi? Apakah pekerjaan telah sesuai kontrak dan spesifikasi teknis? Dan bagaimana pengawasan serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab? Inilah substansi yang ingin kami kawal,” ujar Christoforus.
Dorong Keterbukaan dan Pengawasan Berjenjang
INAKOR meminta jajaran BPJN Maluku memberikan penjelasan yang proporsional dan berbasis dokumen terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan ruang bagi pejabat dan penyedia jasa untuk menjelaskan fakta secara utuh.
Christoforus menegaskan bahwa transparansi tidak berarti membuka seluruh dokumen tanpa batas. Informasi yang wajib tersedia bagi publik harus diberikan sesuai ketentuan, dengan tetap menghormati informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.
“Pejabat publik tidak perlu merasa dihakimi ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran negara. Justru klarifikasi yang terbuka, terukur, dan didukung dokumen resmi dapat mencegah berkembangnya prasangka maupun informasi yang keliru,” jelasnya.
INAKOR juga menyatakan menghormati setiap proses penanganan laporan atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan yang berwenang.
Organisasi tersebut mendorong agar setiap laporan yang memenuhi persyaratan ditangani secara profesional, independen, dan sesuai prosedur, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
INAKOR Siapkan Langkah Pengawasan ke Tingkat Pusat
Sebagai tindak lanjut, DPN INAKOR Indonesia Timur berencana menyampaikan dokumen dan hasil kajian pengawasannya kepada instansi yang memiliki kewenangan pengawasan di tingkat pusat, termasuk unsur pengawasan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga terkait lainnya sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas pengawasan pekerjaan, serta kepatuhan penyelenggaraan proyek infrastruktur di wilayah Maluku.
Apabila hasil pemeriksaan atau pendalaman oleh instansi berwenang menunjukkan adanya pelanggaran, INAKOR berharap tindakan korektif maupun sanksi dapat diterapkan secara proporsional sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Kami meminta agar seluruh fakta diperiksa, seluruh temuan ditindaklanjuti, dan setiap kewajiban pertanggungjawaban diselesaikan. Jika tidak ada pelanggaran, hal itu juga harus dijelaskan secara terang agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh prasangka,” tegas Christoforus.
Pengawasan Infrastruktur Sejalan dengan Asta Cita Presiden
INAKOR menilai pengawasan pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita yang menekankan penguatan reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurut Christoforus, pembangunan jalan dan jembatan tidak cukup hanya dinilai dari terserapnya anggaran atau selesainya pekerjaan secara administratif.
Kualitas, manfaat bagi masyarakat, ketahanan infrastruktur, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
“Uang negara adalah amanah rakyat. Setiap pejabat yang diberi kewenangan mengelolanya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata. Prinsip ini berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan,” ujarnya.
Tegaskan Praduga Tak Bersalah dan Hak Jawab
INAKOR menegaskan bahwa sikap kritis terhadap tata kelola anggaran bukanlah tuduhan bahwa pejabat tertentu telah melakukan tindak pidana.
Setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
INAKOR juga menyatakan terbuka terhadap klarifikasi resmi dari BPJN Maluku, termasuk penjelasan mengenai status tindak lanjut temuan pemeriksaan dan langkah pembenahan yang telah dilakukan.
“Kami menghormati keyakinan spiritual siapa pun. Namun, pengelolaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Tawakal adalah urusan keyakinan, sedangkan akuntabilitas anggaran merupakan kewajiban jabatan publik. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi tidak boleh pula saling menggantikan,” pungkas Christoforus.
INAKOR menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pembangunan infrastruktur Maluku yang berkualitas, transparan, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Catatan Redaksi: Pernyataan INAKOR merupakan pandangan dan sikap organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan masyarakat, bukan kesimpulan mengenai adanya tindak pidana atau kesalahan individu tertentu. BPJN Maluku dan pihak terkait memiliki hak untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (RED)
