SULAWESI UTARA — Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, perhatian publik tertuju pada nama Kiki Mewoh yang disebut-sebut telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Kiki Mewoh diduga memberikan keterangan bahwa aktivitas pertambangan tersebut bukan sepenuhnya miliknya, melainkan dikaitkan dengan seseorang berinisial WNA alias Yuho.
Bahkan, Kiki disebut-sebut hanya memperoleh bagian atau fee sekitar 5 hingga 10 persen dari hasil aktivitas pertambangan tersebut.
Jika informasi ini benar, pertanyaan besar pun muncul: SIAPA SEBENARNYA PEMILIK, PENGENDALI, DAN PIHAK YANG MENIKMATI KEUNTUNGAN DARI AKTIVITAS PETI TERSEBUT?
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dan pembuktian melalui proses hukum. Namun, dugaan adanya pembagian hasil dan keterlibatan pihak lain patut didalami secara serius oleh aparat penegak hukum.
JANGAN SAMPAI ADA PIHAK YANG HANYA DISEBUT, TETAPI TIDAK PERNAH DIPERIKSA!
Publik menilai, Kejaksaan tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan pihak tertentu. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak lain, seluruh mata rantai aktivitas PETI harus dibongkar secara menyeluruh.
Mulai dari pemilik modal, pemilik atau penyedia alat berat, pengendali lapangan, pengatur produksi, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan.
Nama WNA alias Yuho yang disebut-sebut dalam informasi tersebut juga perlu mendapatkan klarifikasi dan pendalaman apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatannya.
Begitu pula Kiki Mewoh. Apabila benar terdapat penerimaan fee sebesar 5 hingga 10 persen, aparat perlu menelusuri dasar penerimaan tersebut, hubungan dengan kegiatan pertambangan, serta peran yang bersangkutan.
Jangan sampai tanggung jawab hukum hanya berhenti pada seseorang, sementara pihak yang diduga memiliki kendali atau memperoleh keuntungan lebih besar justru luput dari pemeriksaan.
UU MINERBA BUKAN SEKADAR MACAN KERTAS!
Dugaan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, sepanjang unsur pidananya terpenuhi.
Selain itu, apabila ditemukan indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, aparat juga perlu mendalami kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
KEJAKSAAN DIMINTA TRANSPARAN, SIAPA SAJA YANG SUDAH DIPERIKSA?
Publik mempertanyakan bagaimana perkembangan penanganan dugaan perkara PETI tersebut.
Apakah Kiki Mewoh sudah dimintai keterangan secara resmi? Apakah sosok WNA alias Yuho telah diklarifikasi? Apakah Kejaksaan sudah menelusuri kepemilikan alat berat, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan?
Kejaksaan diharapkan memberikan penjelasan resmi sesuai kewenangannya agar masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya mengenai arah dan keseriusan penanganan perkara ini.
Jangan sampai muncul kesan penegakan hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul terhadap pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar.
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
Masyarakat tidak meminta seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan informasi yang beredar. Namun, publik berhak menuntut pemeriksaan yang objektif, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang memenuhi unsur pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Hukum tidak boleh berhenti pada nama-nama yang mudah dijangkau. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pemodal, pengendali, pelaksana maupun pihak yang menikmati hasil kejahatan, harus diproses sesuai hukum.
Kini publik menunggu langkah nyata Kejaksaan untuk mengungkap secara terang siapa sebenarnya aktor di balik dugaan aktivitas PETI tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Kiki Mewoh, dan WNA alias Yuho masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun, transparansi penegakan hukum dan perlindungan lingkungan merupakan kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan.
NINA.R
