MANADO — Dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama wartawan Rusli Datu bersama istrinya, Jennifer Tumuju, serta wartawan Iwan Lamadau disebut terseret dalam sejumlah unggahan yang viral di media sosial, termasuk akun Facebook HOT MANADO.
Merasa keberatan atas konten yang beredar dan dinilai merugikan nama baik serta kehormatan keluarga, Rusli Datu bersama istri dan rekannya, Iwan Lamadau, akhirnya memilih menempuh jalur hukum.
Dua akun Facebook yang disebut telah dilaporkan adalah KOMPAS SBS dan Stenly L. Laporan telah disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dan para pelapor berharap perkara tersebut ditindaklanjuti oleh Unit Siber.
RUSLI DATU SESALKAN NAMA ISTRI IKUT DISERET KE MEDIA SOSIAL
Rusli Datu mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyebaran konten yang menyeret dirinya bersama sang istri, Jennifer Tumuju, ke ruang publik media sosial.
Menurut Rusli, dirinya sangat menyesalkan apabila sang istri ikut menjadi sasaran pemberitaan dan unggahan viral, terlebih apabila informasi yang disebarkan tidak disertai penjelasan secara utuh mengenai duduk persoalan sebenarnya.
Rusli menegaskan bahwa dirinya tidak ingin persoalan ini hanya menjadi polemik dan saling tuding di Facebook.
“Kami sudah mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun KOMPAS SBS dan Stenly L. melalui SPKT. Saya bersama istri dan rekan wartawan Iwan Lamadau berharap laporan ini diproses secara profesional. Jangan sampai media sosial dijadikan tempat untuk menyebarkan informasi yang merugikan nama baik dan kehormatan orang lain,” demikian inti pernyataan Rusli.
UU ITE, KUHP BARU DAN KUHAP BARU: ADA KONSEKUENSI PIDANA!
Persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perselisihan di media sosial. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, perbuatan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Beberapa landasan hukum yang relevan antara lain:
- UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE
UU ITE mengakui Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
Dengan demikian, tangkapan layar, tautan unggahan, rekaman, dan dokumen elektronik lainnya dapat menjadi bagian dari bahan pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis, termasuk perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.
Ancaman pidananya:
- Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.
- Pidana denda paling banyak kategori III.
Selanjutnya, Pasal 441 ayat (1) mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
Pasal 440 juga mengatur bahwa tindak pidana pencemaran tersebut merupakan delik aduan yang memerlukan pengaduan korban.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada unsur perbuatan, bukti, dan hasil pemeriksaan penyidik.
- UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru
KUHAP baru telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum acara pidana yang menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.
Undang-undang ini mengatur proses penanganan perkara pidana, termasuk kewenangan penyidik, pengumpulan alat bukti, perlindungan hak korban, saksi, dan tersangka, serta koordinasi penyidikan dengan penuntut umum.
Artinya, laporan para pelapor harus ditangani berdasarkan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, dengan tetap menjamin hak seluruh pihak.
UNIT SIBER DIMINTA TELUSURI KEDUA AKUN
Atas laporan tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Unit Siber, diminta melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap akun KOMPAS SBS dan Stenly L.
Pemeriksaan diharapkan mencakup:
- Identitas dan pengelola akun.
- Asal-usul serta materi unggahan.
- Bukti elektronik dan jejak penyebaran.
- Konteks informasi yang dipublikasikan.
- Ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum.
Para pelapor berharap tidak ada pembiaran apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran hukum.
JANGAN ADA PEMBIARAN, HUKUM HARUS BERLAKU SAMA!
Rusli Datu bersama keluarga dan Iwan Lamadau berharap aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikan.
Mereka meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan menghormati hak dan kehormatan orang lain.
Kini publik menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap laporan tersebut.
Pesannya jelas: media sosial bukan ruang tanpa hukum. Siapa pun yang menggunakan ruang digital harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarluaskan.
Pihak pengelola akun KOMPAS SBS dan Stenly L. tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Dugaan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
NINA.R
