Jakarta, Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum kian santer disuarakan. Bahkan terkait hal itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan.
Hal ini diungkapkan Noldy Pratasis selaku Ketua Dewan Pembina DPP PAMI Perjuangan dan Raja Agung Nusantara sebagai Ketua Harian DPP KNPI kepada wartawan, Kamis (15/10/26).
“Melihat situasi di Sulut yaitu proyek-proyek dibawah Kementerian Pekerjaan Umum, sudah selayaknya KPK melakukan penyelidikan. Lihat saja proyek yang amburadul di Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara yang hasilnya tidak sesuai anggaran. Pekerjaan jalan dan jembatan asal jadi. Bahkan ada dugaan jual beli proyek oleh oknum-oknum nakal di BPJN Sulut,” ujar Pratasis.
Pratasis menambahkan, KPK adalah lembaga anti korupsi yang saat ini masih sangat diandalkan independensinya, “KPK masih bisa diandalkan independensinya. Buktinya di tahun 2026 ini sudah ada 22 kali KPK melakukan tangkap tangan. Dan kami yakin KPK mampu melakukan penyelidikan hingga penggungkapan dugaan korupsi terhadap oknum mafia-mafia nakal di PJN Sulut,” pungkasnya.
Sementara Ketua Harian DPP KNPI, Raja Agung Nusantara yang juga Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) mengatakan pemberantasan korupsi adalah mutlak untuk kemajuan bangsa. “Pemberantasan Korupsi adalah mutlak dan dilakukan oleh komponen manapun, Negara tidak boleh membiarkan atau mengabaikan dugaan Tipikor di BPJN Sulut. Kami akan mengawalnya. Kami akan menyambangi KPK bahkan bisa melakukan unjuk rasa untuk mengawalnya,” katanya.
Raja Agung Nusantara menambahkan, KPK sebaiknya segera turun dan lihat keadaan terkait proyek-proyek abal-abal di BPJN Sulut. “Jadi KPK harus segera turun ke Sulut, banyak proyek abal-abal disana. Ungkap siapa-siapa yang terlibat dari Kepala Balai, Satker dan PPKnya silakan di periksa,” pungkasnya.
Informasi diperoleh, sejumlah proyek di Sulut sudah di kapling-kapling dan sudah ada jatah-jatahan bahkan sebelum di lelang sudah ada pemilik.
“Itu sudah kongkalikong dari awal sejak belum lelang, harus usut tuntas. Karena proyek-proyek yang kemarin-kemarin saja asal jadi. Contohnya di daerah Bolaang Mongondow Raya. Amburadul, ada data di kami,” tutupnya. (Red)
