SULUT, PELOPORBERITA.ID — Dugaan ketidaksesuaian progres pekerjaan pada Paket Pengaman Pantai Pulau Miangas dan Pengendali Banjir Sungai Ongkak Dumoga TA 2023 kembali menjadi sorotan.
Aktivis antikorupsi, Deddy Loing, meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada penjelasan administratif terkait prosedur RPATA.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah pembuktian progres fisik, volume pekerjaan, dokumen, hingga aliran pembayaran.
Pada proyek Miangas, progres pekerjaan tercatat 97,89 persen per 31 Desember 2023.
Angka ini dipertanyakan karena sebelumnya terdapat catatan publik pada Juli 2023 yang menyebut pekerjaan masih berada pada titik nol dan material masih berada di kapal/tongkang.
Sementara Paket Sungai Ongkak Dumoga tercatat mencapai 95,10 persen pada akhir 2023, dengan nilai RPATA sekitar Rp979,8 juta, sedangkan penyelesaian 100 persen disebut baru dilakukan pada 2024.
“Kepatuhan prosedur RPATA tidak boleh menjadi tameng. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran progres fisik, volume, dokumen dan pembayaran,” tegas Loing.
Loing juga meminta keterlibatan penyedia dan pihak terkait ditelusuri apabila nantinya ditemukan bukti adanya dokumen progres yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Ia mendesak BWS Sulawesi I membuka dokumen pendukung, mulai dari BAPP dan opname, perhitungan volume, dokumen pembayaran, hingga laporan pengawas dan dokumentasi pekerjaan.
“Kami tidak menghakimi. Jika semua benar, tunjukkan bukti. Jika ada perbedaan, jelaskan dan pertanggungjawabkan sesuai hukum,” ujarnya.
Loing menyatakan, bila klarifikasi dan dokumen yang diminta tidak memadai, pihaknya akan membawa bahan kajian tersebut kepada APH dan lembaga pengawasan yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
Angka progres 97,89 persen Miangas dan 95,10 persen Dumoga bukan sekedar angka di atas kertas, keduanya harus mampu dibuktikan secara fisik di lapangan.
Jika dokumen dan kondisi pekerjaan ternyata tidak sejalan, pertanyaan berikutnya siapa yang bertanggung jawab atas setiap rupiah uang negara yang telah dibayarkan? IOP
