MANADO, PELOPORBERITA — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Jumat (7/8/2026), menjadi ruang bagi legislator menyuarakan berbagai persoalan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan datang dari anggota DPRD Sulut, Royke Roring, yang mengangkat keluhan masyarakat terkait kondisi ruas jalan di Salibabu. Menurut laporan warga yang disampaikan dalam pembahasan, terdapat ruas jalan yang disebut belum pernah mendapatkan pengaspalan sejak Indonesia merdeka.
Persoalan tersebut dinilai tidak semata menyangkut kondisi fisik jalan, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Legislator mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan strategis, tetapi juga memastikan wilayah yang selama ini tertinggal memperoleh perhatian proporsional dalam kebijakan anggaran.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Banggar turut menyoroti kondisi gedung DPRD Sulut yang dinilai membutuhkan perhatian. Dinas PUPR diminta menghitung kebutuhan rehabilitasi secara objektif, termasuk persoalan kebocoran yang berulang, sehingga fasilitas pemerintahan dapat menunjang aktivitas kelembagaan secara layak.
Efektivitas pembangunan juga menjadi perhatian, khususnya terkait pemasangan lampu jalan yang bersumber dari program PSU. Legislator mendorong agar setiap belanja infrastruktur tidak berhenti pada aspek pengadaan dan pemasangan, tetapi diukur berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Amir Liputo mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk proyek Manado Outer Ring Road (MORR) III. Anggaran sekitar Rp23 miliar yang telah dialokasikan untuk kebutuhan tersebut dinilai harus diikuti dengan langkah konkret agar tidak menghambat keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Rangkaian sorotan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak sekadar berkutat pada besaran angka anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas prioritas pembangunan.
Banggar DPRD Sulut menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus menjawab persoalan ketimpangan infrastruktur yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dengan demikian, pembahasan anggaran diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang lebih berkeadilan, terukur dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar mengejar realisasi belanja. Red
