MANADO, PELOPORBERITA — Polemik pembayaran lahan warga terdampak proyek Jalan Tol Manado-Bitung kembali memanas.
Komisi III DPRD Sulawesi Utara akhirnya angkat suara dan menyatakan siap turun langsung ke lapangan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang hingga kini belum menerima pembayaran lahan secara tuntas.
Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Sulut bersama pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung, Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut, serta warga terdampak, di Kantor DPRD Sulu.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi III Yongki Limen, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam forum tersebut, PPK Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung, Paulce, mengakui masih ada sedikitnya 22 bidang lahan bermasalah yang hingga kini belum tuntas proses pembayarannya.
“Kami sudah menyurat ke Kantor Pertanahan untuk meminta data konkret masyarakat yang belum terbayar maupun yang belum masuk penetapan lokasi. Sampai sekarang masih ada sekitar 22 bidang,” ungkapnya.
Namun pengakuan itu justru memicu sorotan keras dari warga.
Ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut, Reinald Maringka, menyebut proses pembayaran lahan terkesan bertele-tele dan jauh dari kepastian.
“Sudah berkali-kali rapat sampai ke Kementerian PUPR, bahkan tujuh sampai delapan kali. Tapi hasilnya nihil. Masa tiga tahun persoalan ini tidak selesai?” tegasnya.
Menurutnya, warga merasa dipermainkan oleh birokrasi panjang yang melibatkan PPK, BPN hingga LMAN, sementara lahan mereka sudah terpakai untuk kepentingan proyek strategis nasional.
“Tanah sudah dipakai, masyarakat malah belum dibayar penuh. Ini jelas merugikan rakyat,” katanya.
Pernyataan paling keras datang dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulut, Yongki Limen, yang menyebut jika tak ada kepastian pembayaran, maka aksi pemblokiran jalan tol patut dipertimbangkan.
“Kalau terus berlarut-larut tanpa kejelasan, blokir saja jalan tolnya. Ini bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut, Sanggili, mengungkap adanya warga pemilik usaha yang sudah digusur sejak tiga tahun lalu dengan janji pembayaran cepat, namun hingga kini belum juga terealisasi.
Ketua Komisi III, Berty Kapojos, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam.
Ia menegaskan Komisi III segera turun lapangan (turlap) untuk mengecek langsung fakta di lapangan dan meminta daftar lengkap nama-nama warga yang belum menerima haknya.
“Komisi III akan turun langsung, kami ingin melihat sendiri persoalan ini dan memastikan hak masyarakat tidak diabaikan,” tandasnya. Red
