TALAUD— Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara kembali diguncang. Putusan ringan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017 memantik tanda tanya besar: ke mana arah keadilan berpihak?
Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, vonis yang dijatuhkan majelis hakim justru jauh dari ekspektasi. Terdakwa yang sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya dijatuhi hukuman 1 tahun.
Putusan ini sontak memicu reaksi keras. Bukan hanya dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, tetapi juga dari kalangan akademisi dan publik yang menilai vonis tersebut tak mencerminkan rasa keadilan.
Kejari Talaud pun langsung bergerak. Upaya banding resmi ditempuh sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan yang dinilai janggal.
Akar persoalan terletak pada perbedaan mendasar dalam penerapan pasal. JPU sejak awal menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan berdampak pada kerugian negara.
Namun, majelis hakim justru memutus dengan Pasal 3, yakni penyalahgunaan kewenangan.
Perubahan ini bukan sekadar teknis. Pergeseran dari Pasal 2 ke Pasal 3 secara langsung “meringankan” ancaman hukuman, dan menjadi titik krusial yang dipersoalkan.
Kejari Talaud mempertanyakan logika hukum di balik putusan tersebut. Bagaimana mungkin terdakwa yang terbukti menikmati aliran uang negara diposisikan sama dengan pihak yang tidak menikmati, dalam hal beratnya hukuman?
Sorotan tajam juga datang dari akademisi putra daerah Talaud, Rexy Maatuil. Ia menilai vonis ringan ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi daerah yang sedang berkembang.
“Ini berbahaya. Korupsi dengan nilai besar, tapi hukumannya ringan. Ini bisa jadi semacam pembenaran moral bagi oknum lain untuk melakukan hal serupa,” tegasnya.
Menurutnya, jika hukum gagal memberikan efek jera yang sebanding dengan kerugian negara, maka masa depan pembangunan daerah berada dalam ancaman serius.
Kajari Kepulauan Talaud, Edwin Ignatius Beslar, menegaskan bahwa putusan tersebut bukan akhir. Ia menyoroti ketimpangan mencolok antara nilai kerugian negara dan uang pengganti yang ditetapkan.
Dalam persidangan, kerugian negara disebut mencapai Rp3,4 miliar. Namun, uang pengganti yang dibebankan hanya sebesar Rp80 juta.
“Ini yang menggelitik kami. Mengapa yang menikmati uang negara dan yang tidak, justru mendapat perlakuan hukuman yang sama? Ini menjadi tanda tanya besar,” ujar Edwin.
Kini, Kejari Talaud membawa perkara ini ke tingkat banding, dengan harapan keadilan tidak berhenti di putusan yang dianggap mencederai logika hukum.
Lebih dari sekadar perkara hukum, kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum di daerah. Publik kini menanti: apakah keadilan akan berpihak pada kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, atau justru tunduk pada vonis ringan yang menuai kontroversi?
