Sulut, PELOPORBERITA.ID – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan APBD 2026 mencapai titik kritis.
Di tengah pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp593,9 miliar dan beban cicilan utang Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp210 miliar per tahun, publik mulai mempertanyakan realisasi pembangunan di daerah.
Namun, di balik tantangan tersebut, aktivis Deddy Loing, justru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah konkrit yang diambil Gubernur Yulius Selvanus.
“Kita sedang menghadapi badai sempurna. APBD tidak hanya dipangkas dari pusat, tetapi juga terbebani oleh utang-utang masa lalu.
Kalau kita tidak mengubah cara kerja, maka pembangunan akan berhenti.
Saya melihat Gubernur Selvanus bergerak cepat dan berani mengambil kebijakan yang tidak populer namun sangat diperlukan,” ujar Deddy Loing dalam pernyataan sikapnya, Senin (30/3/2026).
Deddy Loing merinci setidaknya tiga tekanan besar yang membuat APBD Sulut “tidak bisa jalan” secara optimal.
Pertama, pemangkasan Dana Transfer Pusat untuk tahun 2026 sebesar 25,5 persen atau Rp593,9 miliar, yang berdampak pada hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan berkurangnya gaji PPPK.
Kedua, beban pembayaran cicilan utang Dana PEN yang mencapai Rp210,6 miliar setiap tahun, sisa dari pinjaman infrastruktur tahun 2020-2021 yang jatuh tempo hingga 2029.
Ketiga, temuan proyek mangkrak tahun 2024-2025 yang sedang diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
“Jika ini dibiarkan, masyarakat hanya akan melihat pengerjaan proyek yang molor dan janji pembangunan yang tidak terealisasi.
Namun, saya menilai Gubernur tidak tinggal diam.
Langkah-langkah yang diambil saat ini adalah terobosan yang harus didukung,” tegas Loing.
Deddy Loing mengapresiasi sejumlah kebijakan strategis Gubernur Yulius Selvanus yang dinilainya krusial untuk menyelamatkan pembangunan Sulawesi Utara di tahun 2026, antara lain:
1. Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Penandatanganan MoU dengan Bank SulutGo dan 15 kabupaten/kota pada 23 Februari 2026 untuk mengintegrasikan retribusi daerah secara digital.
“Ini adalah kunci untuk menutup kebocoran dan menaikkan pendapatan di saat transfer dari pusat turun drastis,” ujarnya.
2. Efisiensi Anggaran yang Tepat Sasaran: Pemangkasan belanja perjalanan dinas dan konsumsi, serta rasionalisasi belanja pegawai, untuk mengalihkan fokus pada delapan prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur pertanian dan kesehatan.
3. Inovasi Pendanaan melalui Obligasi Daerah: Langkah berani menjajaki penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD secara langsung.
4. Pembentukan BUMD Baru: Inisiatif mendirikan PT. Membangun Sulut Maju Perseroda sebagai kendaraan baru untuk mengelola investasi dan mengurangi ketergantungan pada belanja modal APBD.
Ia juga mengingatkan agar momentum ini digunakan untuk membereskan masalah proyek mangkrak yang menjadi temuan BPK.
“Jangan sampai beban utang lama dan temuan hukum menghantui langkah pembangunan ke depan.
Gubernur sudah membuka ruang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Ini adalah komitmen yang harus diapresiasi.”
Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan tekanan fiskal yang terjadi tidak menjadi penghalang bagi pembangunan Sulawesi Utara.
Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa meski dalam kondisi yang sulit, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap dapat berjalan. Red
