Sulut, PELOPORBERITA.ID — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Golkar Sulawesi Utara, dinamika internal partai menunjukkan intensitas yang mencerminkan proses institusional khas organisasi politik modern.
Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Dr. Donald Monintja. S,so, M.Si menilai fenomena yang berkembang tidak dapat dibaca secara simplistik sebagai kompetisi personal, melainkan harus dipahami dalam kerangka struktur kekuasaan dan tradisi kaderisasi partai di Indonesia.
Dalam penjelasannya, Monintja menegaskan bahwa konfigurasi kepemimpinan partai di Indonesia pada umumnya bersifat top-down oriented, di mana legitimasi politik kerap terbentuk melalui konsensus elite, bukan semata mobilisasi basis akar rumput.
Oleh karena itu, kemunculan sejumlah nama kandidat yang beredar di ruang publik harus dilihat sebagai bagian dari artikulasi strategi internal, bukan indikasi fragmentasi kekuatan.
Figur-figur yang disebut dalam bursa pencalonan, seperti Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Tony Hendrik Lasut (THL), menurutnya berpotensi menjadi representasi dinamika taktis yang lazim terjadi menjelang forum strategis partai.
Dalam tradisi organisasi politik mapan seperti Partai Golkar, kemunculan kandidat alternatif kerap berfungsi sebagai instrumen konsolidasi, penyeimbang kekuatan, maupun mekanisme negosiasi elite.
Meski demikian, Monintja memandang figur Christiany Eugenia Paruntu (CEP) masih memiliki probabilitas politik paling kuat untuk kembali memimpin.
Penilaian tersebut didasarkan pada variabel pengalaman struktural, jejaring organisasi, serta modal legitimasi internal yang telah terbangun dalam periode kepemimpinan sebelumnya.
Ia menekankan bahwa Musda bukan sekedar arena kontestasi elektoral internal, melainkan ruang artikulasi kepentingan strategis partai yang mempertimbangkan stabilitas organisasi, kesinambungan arah politik, dan kalkulasi kekuasaan jangka menengah.
Dalam kerangka itu, hasil Musda lebih sering merefleksikan rasionalitas kolektif elite daripada dinamika opini publik semata.
“Forum Musda harus dipahami sebagai mekanisme konsolidasi institusional.
Nama-nama yang beredar bisa menjadi bagian dari desain politik internal.
Pada akhirnya, keputusan akan sangat ditentukan oleh konfigurasi elite dan kebutuhan organisasi,” ungkap Dr. Monintja. IOP
