Manado, PELOPORBERITA.ID — Menghilangnya nama JS dari struktur kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara bukan peristiwa biasa.
Perubahan ini menandai fase baru dalam pertarungan kepentingan internal partai menjelang konsolidasi politik menuju Pemilu 2029 mendatang.
Pengamat politik Sulawesi Utara sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Dr. Michael Mamentu, menilai dinamika tersebut harus dibaca sebagai konsekuensi logis dari konflik kepentingan dan perebutan ruang kekuasaan di internal PDIP Sulut.
“Intinya adalah konflik kepentingan. Dalam partai besar seperti PDIP, kader yang memiliki rekam jejak kuat berpotensi dipersepsikan sebagai kompetitor oleh kader lainnya, terutama menjelang pemilu berikut,” ujar Mamentu.
Menurutnya, politik internal partai tidak pernah steril dari kalkulasi elektoral.
Figur yang dinilai memiliki modal pengalaman, jaringan, dan pengaruh lokal sering kali masuk dalam radar persaingan elite, terutama ketika arah regenerasi dan distribusi kekuasaan belum sepenuhnya solid.
Namun, Mamentu menekankan bahwa faktor kompetisi semata tidak cukup menjelaskan situasi ini.
Ia menyoroti kemungkinan adanya perbedaan arah politik antara James Sumendap dan garis strategis PDIP Sulut.
“Manuver politik yang tidak lagi seirama dengan arah partai bisa menjadi pemicu utama.
Dalam organisasi politik, keselarasan gerak adalah kunci.
Ketika irama berbeda, maka gesekan tidak terelakkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Mamentu menggarisbawahi bahwa politik adalah arena kekuasaan yang sangat ditentukan oleh daya tawar.
Dalam konteks ini, kegagalan James Sumendap melaju ke DPR RI pada Pemilu lalu menjadi titik balik penting.
“Kegagalan itu adalah pelajaran politik yang mahal.
Dalam konstelasi politik, tidak ada kawan abadi. Yang menentukan posisi adalah daya tawar, dan daya tawar hanya lahir dari power,” tegasnya.
Ia menilai bahwa hilangnya kekuatan elektoral pada pemilu terakhir secara langsung berdampak pada posisi tawar JS di internal partai.
Tanpa basis kekuatan yang konkret, ruang negosiasi dalam struktur kekuasaan partai menjadi semakin sempit.
Meski demikian, Mamentu menegaskan bahwa pintu politik belum sepenuhnya tertutup.
Ia menyarankan agar JS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah dan strategi politiknya jika ingin tetap relevan di panggung politik Sulawesi Utara.
“Self-evaluation menjadi keharusan. Politik bukan hanya soal loyalitas, tetapi juga kemampuan membaca momentum dan membangun ulang kekuatan,” katanya.
Di sisi lain, Mamentu juga menyoroti aspek kelembagaan partai.
Ia mempertanyakan secara terbuka status perubahan posisi JS di PDIP Sulut, apakah merupakan keputusan pemberhentian resmi atau pengunduran diri personal.
“Jika dikeluarkan, maka mekanismenya harus jelas dan merujuk pada AD/ART PDIP.
Partai politik modern harus menjaga legitimasi keputusan internalnya,” ujarnya.
Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi PDIP Sulut dalam menjaga keseimbangan antara disiplin partai, regenerasi kader, dan manajemen konflik elite.
Cara partai mengelola dinamika ini akan sangat menentukan soliditas internal serta daya saing PDIP Sulut dalam menghadapi kontestasi politik ke depan. Red
