SULUT, PELOPORBERITA.ID | Aksi demonstrasi para sopir truk di Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Kantor DPRD Kota Manado (Senin/29/00/2025) yang menuntut penertiban praktik “tab” BBM di SPBU dan penindakan mafia BBM, semakin menuai kontroversi.
Seorang aktivis muda Kota Bitung, Aldi dengan tegas menyebut aksi tersebut hanyalah modus yang didalangi oleh para mafia pasir ilegal, dengan aroma kepentingan pribadi yang sangat kuat.
Para sopir truk dalam aksinya mengeluhkan praktik “tab” (pengisian berulang) BBM di SPBU yang dinilai merugikan masyarakat dan mendesak Polda Sulut untuk menindak tegas para oknum mafia BBM.
Namun, Aldi mencium adanya agenda tersembunyi di balik tuntutan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat tersebut. Ia menduga bahwa sebagian besar mobil dump truck yang digunakan dalam aksi demonstrasi itu adalah milik para pengusaha galian C ilegal yang dikenal sebagai mafia pasir.
“Jangan maling teriak maling! Para mafia pasir apa bedanya dengan mafia BBM? Para sopir dump truck yang digaji oleh mafia BBM, mereka juga masyarakat yang punya keluarga dan mereka juga butuh makan,” tegas Aldi saat diwawancarai awak media.
Aldi menambahkan, “Kalau memang benar-benar untuk rakyat, mari kita semua menyuarakannya. Tapi kalau hanya untuk segelintir orang dan mereka juga mafia pasir, maka menurut saya pemerintah harus bertindak tegas. Jangan sampai demo hari ini akan memuluskan para mafia pasir untuk melakukan kegiatan ilegal mereka.”
Aldi bahkan menuding bahwa aksi demonstrasi tersebut dihadiri oleh oknum-oknum yang terlibat dalam penambang pasir yang diduga ilegal, seperti Buang Ngantung dan kawan-kawan.
“Ini jelas bahwa demo ini bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi para mafia pasir ilegal yang ingin melegalkan kegiatan haram mereka,” tandas Aldi.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak tegas, jeli melihat kepentingan di balik layar, dan tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi yang hanya mengatasnamakan kepentingan masyarakat, namun sebenarnya hanya menguntungkan segelintir orang. Transparansi dan penegakan hukum yang adil sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Perlu diketahui, ada 7 tuntutan dari para Pendemo waktu didepan Kantor Dewan Propinsi, salah satunya adalah meminta kepada Bapak Gubernur untuk mempermudah ijin Galian C.
