Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program pertanahan dan tata ruang. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025).
Menurut Nusron, terdapat empat program strategis Kementerian ATR/BPN yang membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah. Program tersebut meliputi: kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, serta kebijakan dan layanan tata ruang.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sertipikat tanah tidak mungkin terbit tanpa adanya surat keterangan dari desa atau kelurahan. Jika surat keterangannya salah, maka sertipikatnya juga pasti salah,” tegas Nusron.
Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah daerah sangat krusial mengingat masih banyak bidang tanah di Kalimantan Selatan yang belum terpetakan maupun tersertipikat. Berdasarkan data, provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 2,05 juta hektare yang sebagian besar belum teradministrasi secara resmi.
Menteri Nusron berharap seluruh kepala daerah dapat memperkuat koordinasi dan percepatan dalam pendaftaran tanah, agar kepastian hukum dan tata ruang dapat terwujud lebih cepat. “Ini semua adalah pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Dalam Rakor tersebut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. Menteri Nusron turut didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Azis bersama jajaran.
