MANADO, PELOPORBERITA.ID — RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, rumah sakit rujukan utama di Indonesia Timur yang berada di bawah Kementerian Kesehatan RI, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah keluhan muncul dari internal maupun eksternal rumah sakit terkait kualitas pelayanan, fasilitas, serta kepemimpinan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pasien dan pegawai.
Seorang pegawai RSUP Kandou yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada media bahwa kondisi manajemen rumah sakit saat ini dinilai tidak kondusif.
“Baik pelayanan terhadap pasien maupun kesejahteraan pegawai sering berada dalam situasi konflik.
Banyak keluhan yang belum mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Salah satu permasalahan krusial yang diangkat adalah kelangkaan alat operasi.
Menurut sumber tersebut, saat ini hanya tersedia satu set alat bedah yang dapat digunakan dalam satu waktu.
Ini menyebabkan antrean panjang bagi pasien yang membutuhkan tindakan operasi.
“Harusnya ada setidaknya tiga set, satu sedang dipakai, satu sedang disterilkan, dan satu dalam kondisi siap pakai.
Jika ada 3 atau lebih dokter yang bertugas tentunya harus ada 3 alat untuk 3 operasi yang berlangsung, 3 alat sedang disterilkan dan 3 alat siap pakai menunggu operasi berikut.
Dalam kondisi ada operator tapi tidak ada alat tetap saja operasi tidak bisa berlangsung.
Tapi kenyataannya hanya satu alat yang bisa digunakan untuk satu operasi. Akibatnya antrian pasien menunggu sangat lama,” jelasnya.
Fakta ini sangat kontras dengan proyek-proyek fisik besar yang sedang berjalan di RS Kandou, seperti pembangunan gedung tambahan.
Keluhan muncul karena investasi besar tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti alat medis yang langsung bersentuhan dengan keselamatan nyawa pasien.
“Manajemen terlihat nyaman di kursi empuk, tapi abai terhadap kebutuhan vital yang tampaknya kecil, padahal dampaknya besar,” tambah sumber tersebut.
Tidak hanya pasien umum, keluarga pegawai RS Kandou pun dilaporkan turut merasakan dampak kurangnya fasilitas.
Salah satu contoh disebutkan, seorang pegawai yang keluarganya harus menunggu hingga 15 jam di IGD akibat penuhnya ruang rawat inap dan ICU.
Hal ini bertentangan dengan standar pelayanan yang menyebutkan waktu maksimal tunggu di IGD seharusnya di bawah 9 jam.
Kondisi ini diperparah dengan situasi kepemimpinan yang menurut beberapa sumber, kurang fokus.
Saat ini, posisi Direktur Utama RS Kandou dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang juga merangkap jabatan strategis di pusat.
Ketidakhadiran secara penuh dari pucuk pimpinan dinilai berpengaruh pada arah kebijakan dan pengawasan.
“RSUP Kandou membutuhkan pemimpin yang cerdas, visioner, memiliki integritas moral yang kuat dan bukan sekedar tampil di acara seremonial.
Kami berharap ada perubahan nyata, bukan sekedar pencitraan,” harap pegawai tersebut.
Pihak humas RSUP Kandou saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan-keluhan tersebut.
Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan prinsip keberimbangan informasi.
Artikel ini ditulis berdasarkan informasi dengan narasumber internal RSUP Kandou yang identitasnya dirahasiakan atas pertimbangan keamanan dan etika jurnalistik.
Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak RSUP Kandou untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi. (RED)
