Jakarta, PELOPORBERITA.ID — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus, SE menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 12 gubernur lainnya dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4).
Dalam pertemuan penting tersebut, Gubernur Yulius menyampaikan empat poin utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah Sulawesi Utara.
Pertama, ia membahas perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya.
Kedua, ia menyoroti distribusi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dinilai masih belum mencerminkan potensi dan kebutuhan daerah secara adil.
Ketiga, Gubernur Yulius menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang perlu diperkuat agar dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan.
Keempat, ia menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sulut juga menyinggung minimnya penerimaan daerah dari sektor kelautan, meskipun Sulawesi Utara memiliki 72,5 persen wilayah laut.
Setiap tahun, pendapatan dari sektor kelautan hanya sekitar Rp 680 juta.
Padahal, potensi kekayaan laut di Sulut luar biasa mulai dari berbagai jenis ikan, udang, teripang hingga rumput laut bernilai ekonomi tinggi.
Sayangnya, itu semua belum dinikmati oleh masyarakat kami secara optimal. Yegas Gubernur
Tak hanya itu, Gubernur Yulius juga menepati janjinya untuk menyampaikan usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulut kepada Komisi II DPR RI.
Ia menyoroti tingginya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat.
Salah satu daerah yang diusulkan adalah Langowan kampung halaman Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
“Ini ada euforia munculnya DOB, mohon ada perhatian dari Komisi II untuk Sulut.
DOB di Sulut perlu dilaksanakan dengan segera, apalagi ada Langowan yang adalah kampung halaman Presiden,” ujar Gubernur Yulius dalam rapat.
RDP ini menjadi moment penting bagi Gubernur Yulius untuk mendorong percepatan pembangunan dan penguatan otonomi daerah di Sulawesi Utara. Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI memberi perhatian lebih atas potensi dan tantangan yang dihadapi provinsi kepulauan ini. (IOP)
