Minut — peloporberita.id — LSM anti korupsi bakal melaporkan Proyek pembangunan bangunan pendukung dan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Proyek senilai Rp18.140.143.000 yang dikerjakan oleh PT Sabata Karya Kencana pada tahun 2024 karena diduga terindikasi korupsi Hal ini dikatakan oleh ketua Lembaga Pengawasan Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Audy Endey,menurutnya dari hasil monitoring dilapangan.
Masyarakat penerima manfaat di beberapa desa mengeluhkan metode pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam pemasangan jaringan pipa dan sambungan rumah.
Serta waktu pelaksanaan, warga juga menyebutkan bahwa pihak kontraktor diduga sengaja memasang jaringan pipa tanpa mengikuti petunjuk teknis dalam kontrak kerja.
Bahkan, tanah bekas galian dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan.
Atas dasar laporan masyarakat pihaknya menindaklanjuti dengan turun kelapangan untuk menginvestigasi selanjutnya akan dilaporkan secara resmi ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, jelas Endey Senin 17/3/2025
Hal yang serupa di katakan oleh Ketua LSM RAKO, Harianto Nanga, menurutnya RAKO akan berkolaborasi bersama LSM LPAKN terkait dugaan penyimpangan dalam proyek ini.
Pihaknya telah melayangkan surat permohonan informasi publik untuk mendapatkan data resmi yang akan disinkronkan dengan temuan mereka di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Jika ada indikasi penyimpangan, kami siap melaporkan ke pihak berwenang,” ujar Harianto.
Lebih lanjut Harianto mengatakan Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, yang merupakan salah satu KSPN super prioritas.
KEK Likupang sendiri dikembangkan di atas lahan seluas 197,4 hektar dengan total investasi mencapai Rp2,2 triliun.
Salah satu infrastruktur penunjangnya adalah SPAM yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tersebut.
Jika hasil investigasi kami terdapat kerugian negara maka kami tidak segan untuk melaporkan temuan ini,kami juga mendesak pihak penegak hukum agar masuk memeriksa proyek ini,tutupnya sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merencanakan pembangunan SPAM dengan kapasitas 20 liter per detik pada tahun 2023 untuk mendukung KEK Pariwisata Likupang dan permukiman sekitarnya.
Namun, dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proyek ini, masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh agar kualitas infrastruktur yang dibangun tetap terjamin.
Konfirmasi yang dilakukan kepada pihak kontraktor berinisial DD alias Dwi melalui sambungan telepon mengatakan “silahkan konfirmasikan kepada ID alias Imran orang teknik perusahaan kami beliau yang lebih tau” sembari memberikan nomor HP oknum tersebut namun hingga berita ini tayang oknum ID alias Imran saat dihubungi melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban,pesan whats app wartawan juga belum dibalas.
IO
