MANADO, SULAWESI UTARA — Dugaan persoalan kerja sama investasi pertambangan dengan nilai dana awal mencapai Rp1,2 miliar kembali menjadi sorotan. Hingga kini, Tika Ratnasari selaku pihak yang mengaku mengalami kerugian mempertanyakan transparansi pengelolaan dana, kejelasan aktivitas pertambangan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang disebut terlibat dalam kerja sama tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kerugian investasi bernilai miliaran rupiah. Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar: ke mana aliran uang tersebut, siapa yang menerima dan mengelolanya, serta apakah seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti transaksi dan laporan keuangan?
Tika juga mengungkapkan adanya penyerahan dana tambahan lebih dari Rp400 juta setelah dana awal Rp1,2 miliar disebut mengalami kerugian. Namun, menurut pengakuannya, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang sesuai dengan harapannya.
Dalam keterangannya, Tika menyebut nama Acel Mewengkang alias Acel dan Ronald Gioh sebagai pihak yang memiliki peran dalam rangkaian kerja sama investasi tersebut.
Sorotan turut mengarah kepada Ronald Gioh yang menurut pengakuan Tika merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan disebut menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Status kepegawaian dan jabatan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari instansi terkait.
DANA Rp1,2 MILIAR DISEBUT MERUGI, MANA BUKTI PERTANGGUNGJAWABANNYA?
Menurut Tika, kerja sama investasi pertambangan tersebut bermula dari tawaran yang disebut melibatkan Ronald Gioh.
Dalam sebuah pertemuan di Hotel Mercure, Ronald dikabarkan menyampaikan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam kegiatan pertambangan.
Pernyataan tersebut, menurut Tika, menjadi salah satu alasan dirinya merasa yakin untuk mengikuti kerja sama investasi tersebut.
Namun, setelah dana awal sebesar Rp1,2 miliar diserahkan, Acel Mewengkang disebut menyampaikan bahwa kegiatan usaha mengalami kerugian.
Kondisi ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan modal.
Apakah terdapat laporan keuangan? Apakah ada bukti pembelian material, biaya operasional, pembayaran tenaga kerja, maupun dokumen kegiatan pertambangan? Apakah penggunaan dana sesuai dengan tujuan awal kerja sama?
Tika meminta agar seluruh aliran dana dibuka secara transparan sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana uang tersebut digunakan.
DANA TAMBAHAN LEBIH DARI Rp400 JUTA, TANGGUNG JAWAB BELUM JELAS
Persoalan semakin kompleks setelah Tika mengaku kembali mengeluarkan dana tambahan lebih dari Rp400 juta dengan harapan kegiatan pertambangan dapat menghasilkan keuntungan dan menutup kerugian modal sebelumnya.
Namun, menurut pengakuannya, harapan tersebut belum terealisasi sebagaimana yang dijanjikan.
Kini, Tika mempertanyakan pertanggungjawaban atas seluruh dana yang telah dikeluarkan, baik modal awal maupun dana tambahan.
Pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara lain: siapa saja yang menerima dana, berapa jumlah yang diterima, untuk kepentingan apa uang digunakan, dan di mana bukti pertanggungjawabannya?
Apabila memang kegiatan pertambangan mengalami kerugian, laporan operasional dan pembukuan seharusnya dapat menjelaskan penyebab serta besaran kerugian tersebut.
Tanpa transparansi, persoalan ini berpotensi terus menyisakan ketidakpastian bagi pihak yang merasa dirugikan.
PERNYATAAN TERTULIS JUNI 2025, CICILAN Rp10 JUTA PER BULAN DIPERTANYAKAN
Tika juga mengungkapkan bahwa pada Juni 2025 Acel Mewengkang disebut membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan mengembalikan dana secara bertahap sebesar Rp10 juta setiap bulan.
Dalam dokumen tersebut, menurut Tika, turut disebutkan kendaraan Toyota Rush sebagai jaminan apabila kewajiban pengembalian tidak dilaksanakan.
Namun, pelapor mengaku belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkannya.
Keberadaan dokumen asli, isi kesepakatan, realisasi pembayaran, serta status kendaraan yang disebut sebagai jaminan perlu diperiksa secara objektif.
Jika kesepakatan tersebut benar dibuat, publik tentu menunggu penjelasan mengenai pelaksanaan kewajiban yang telah dituangkan secara tertulis.
NAMA RONALD GIOH IKUT DISOROT, STATUS ASN PEMPROV SULUT PERLU DIKLARIFIKASI
Nama Ronald Gioh menjadi salah satu perhatian dalam persoalan investasi ini.
Tika mengaku Ronald merupakan pihak yang sejak awal ikut meyakinkannya untuk mengikuti kerja sama pertambangan. Bahkan, menurut pengakuan pelapor, Ronald pernah menyampaikan kesediaan bertanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam kegiatan usaha tersebut.
Namun, Tika mengaku mengalami kesulitan menghubungi Ronald karena komunikasi disebut telah diblokir, termasuk melalui nomor yang menurutnya digunakan oleh istri Ronald.
Apabila benar Ronald merupakan ASN Pemprov Sulawesi Utara dan menjabat sebagai pejabat pada Dinas Perkim, klarifikasi terbuka mengenai status serta kapasitas keterlibatannya menjadi penting.
Perlu dipastikan apakah keterlibatannya dilakukan dalam kapasitas pribadi atau berkaitan dengan jabatan kedinasan. Apakah pernah menerima atau menguasai dana investasi? Apakah terdapat dokumen atau komunikasi yang menunjukkan peran dalam kerja sama tersebut?
Status ASN tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Namun, apabila terdapat dugaan keterlibatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum atau ketentuan kepegawaian, hal itu perlu ditelusuri melalui mekanisme yang berwenang.
LAPORAN DI POLRES MANADO, TIKA MENUNGGU KEJELASAN PENANGANAN
Tika menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan ke Polres Manado.
Menurut keterangannya, proses mediasi bahkan telah memasuki tahap kedua, tetapi belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian.
Kondisi tersebut membuat Tika berharap kepolisian memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan, status penanganan perkara, serta langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik.
Publik juga menunggu apakah seluruh dokumen, bukti penyerahan dana, pernyataan tertulis, dan keterangan para pihak telah diperiksa secara menyeluruh.
Penanganan laporan masyarakat harus berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Belum tercapainya kesepakatan mediasi memang tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Namun, laporan yang telah disampaikan tetap perlu mendapatkan kepastian mengenai proses dan tindak lanjutnya.
DELAPAN PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN
Dalam persoalan investasi ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan:
- Ke mana aliran dana awal investasi sebesar Rp1,2 miliar?
- Untuk apa dana tambahan lebih dari Rp400 juta digunakan?
- Siapa saja yang menerima dan mengelola dana investasi tersebut?
- Apakah tersedia laporan keuangan dan bukti nyata kegiatan pertambangan?
- Bagaimana realisasi kesepakatan pengembalian Rp10 juta setiap bulan?
- Bagaimana status jaminan Toyota Rush yang disebut dalam pernyataan tertulis?
- Apakah status dan jabatan Ronald Gioh sebagai ASN Pemprov Sulut benar sesuai data kepegawaian?
- Bagaimana perkembangan laporan Tika Ratnasari yang telah disampaikan ke Polres Manado?
JANGAN BIARKAN DANA MILIARAN RUPIAH BERAKHIR TANPA KEJELASAN
Persoalan investasi dengan nilai miliaran rupiah membutuhkan transparansi, bukan sekadar saling menyampaikan pernyataan.
Tika berharap Acel Mewengkang dan Ronald Gioh memberikan penjelasan terbuka mengenai peran masing-masing, pengelolaan dana, serta komitmen pengembalian uang yang menurutnya pernah disampaikan.
Di sisi lain, Polres Manado diharapkan memberikan kepastian mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika persoalan berkaitan dengan sengketa kewajiban kerja sama, penyelesaiannya juga harus mengacu pada perjanjian dan bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari Acel Mewengkang, Ronald Gioh, maupun pihak Polres Manado. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan bukti pendukung.
CATATAN REDAKSI: Seluruh dugaan dan keterangan mengenai peran pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini bersumber dari pengakuan Tika Ratnasari dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian melalui proses hukum yang sah.
