MANADO, PELOPORBERITA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Andy Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Sidang turut dihadiri seluruh anggota DPRD Sulut, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Raihan opini WTP kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik.
“WTP adalah amanah. Artinya sistem dan administrasi keuangan kita dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ini bukan garis akhir, melainkan motivasi untuk memastikan hasil pengelolaan keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik,” tegas Gubernur Yulius Selvanus.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan disiplin, tertib administrasi, serta menjauhi praktik maladministrasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr. Andy Silangen, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Sulut yang kembali meraih opini WTP. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung khidmat dengan penegasan bahwa opini WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Sulawesi Utara semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pengelolaan pemerintahan di Bumi Nyiur Melambai. Red
