INDRI MONTOLALU SENTIL PENEGAK HUKUM: JANGAN KRIMINALISASI PENAMBANG RAKYAT! NEGARA HARUS MEMBINA, BUKAN MENANGKAP

Blog211 Dilihat

MANADO – Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Sulawesi Utara, Indri Montolalu, melontarkan dua tuntutan tegas terkait nasib penambang rakyat di Sulawesi Utara. Ia meminta agar segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat penambang dihentikan dan negara lebih mengedepankan pendekatan pembinaan ketimbang penangkapan.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan menjelang pelaksanaan aksi demonstrasi damai Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN) yang dijadwalkan berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Mapolda Sulut), Selasa (17/11/2026).

Indri menegaskan, penambang rakyat adalah masyarakat yang berjuang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karena itu menurutnya, persoalan pertambangan rakyat tidak semestinya hanya dihadapi dengan pendekatan penindakan hukum tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi ekonomi masyarakat.

DUA TUNTUTAN TEGAS LAMI SULUT*

Dalam menyuarakan aspirasi tersebut, Indri Montolalu mengajukan dua tuntutan utama.

*Pertama, hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap penambang rakyat yang hanya mencari makan untuk menghidupi keluarga.

Ia meminta agar masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat tidak terus-menerus dihadapkan pada ketakutan terhadap proses hukum.

*Kedua, berikan pendampingan dan pembinaan, bukan penangkapan terhadap para penambang rakyat.

Menurut Indri, negara harus hadir memberikan solusi, membimbing, serta mendampingi masyarakat agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Negara hadir harus membimbing. Berikan pendampingan dan pembinaan, bukan justru mengedepankan penangkapan terhadap masyarakat penambang yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya,” menjadi pesan utama tuntutan Ketua LAMI Sulut tersebut.

*JANGAN ABAIKAN NASIB MASYARAKAT KECIL

Indri menilai persoalan penambang rakyat membutuhkan kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan solusi terhadap persoalan ekonomi rakyat.

Baginya, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai aturan, tetapi negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan kepada masyarakat.

Aspirasi tersebut disuarakan dalam momentum gerakan aksi damai A3KN yang dipimpin Ketua Presidium A3KN, Maykel Tielung, S.E., S.H., M.H., dengan agenda aksi di Mapolda Sulut.

Dua tuntutan LAMI Sulut ini menjadi pesan tegas agar persoalan pertambangan rakyat tidak hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan.

*Pesannya jelas: hentikan kriminalisasi terhadap penambang rakyat. Negara harus hadir memberikan solusi, membina, dan membimbing masyarakat, bukan semata-mata melakukan penangkapan.

NINA.R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *