INAKOR APRESIASI SIKAP GERINDRA MELALUI MDT: RUU PERAMPASAN ASET MENUJU PENGESAHAN, HARAPAN RAKYAT DAN ASTA CITA PRABOWO SEMAKIN NYATA!

Blog255 Dilihat

SULUT, PELOPORBERITA — Harapan panjang rakyat Indonesia untuk menyaksikan pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyelamatkan dan mengembalikan aset hasil kejahatan, kini semakin mendekati kenyataan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) menyampaikan apresiasi atas kemajuan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, khususnya sikap resmi Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), dalam rapat pembahasan pada Rabu, 18 November 2026.

Ketua Harian DPN LSM INAKOR, Rolly Wenas, menilai perkembangan tersebut merupakan momentum penting bagi perjalanan reformasi hukum Indonesia sekaligus memberikan harapan baru kepada masyarakat yang selama ini menantikan instrumen hukum lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana.

“Hari ini rakyat Indonesia memiliki alasan untuk semakin optimistis. Kita sedang menyaksikan langkah penting menuju hadirnya undang-undang yang diharapkan mampu memastikan bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk menikmati kekayaan secara melawan hukum. Koruptor tidak cukup hanya dihukum, hasil kejahatannya juga harus dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil,” tegas Rolly Wenas.

INAKOR Apresiasi Kepemimpinan Prabowo dan Sikap Gerindra

Menurut Rolly, dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan keselarasan antara sikap politik di parlemen dan agenda pemberantasan korupsi yang menjadi bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

INAKOR juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan perannya dalam mengawal pembahasan RUU tersebut, serta kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI bersama pemerintah dan fraksi-fraksi lainnya yang telah mendorong tercapainya persetujuan pada pembicaraan tingkat I.

Secara khusus, Rolly menilai penyampaian sikap resmi Fraksi Gerindra oleh Martin Daniel Tumbelaka merupakan kontribusi positif dalam mempertegas pentingnya pemulihan aset hasil tindak pidana.

“Kami memberikan apresiasi kepada Saudara Martin Daniel Tumbelaka yang telah menyampaikan sikap Fraksi Gerindra secara tegas dan bertanggung jawab. Sebagai putra Sulawesi Utara yang mengemban amanah di parlemen nasional, kontribusi beliau dalam pembahasan regulasi strategis ini patut mendapat perhatian dan penghargaan,” ujar Rolly.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan semata-mata karena latar belakang kedaerahan, melainkan karena substansi perjuangan legislasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat Menunggu Hasil Nyata, Bukan Sekadar Janji

INAKOR memandang RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana tertentu lainnya sesuai ruang lingkup yang nantinya ditetapkan dalam undang-undang.

Selama ini, masyarakat tidak hanya mengharapkan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi juga menginginkan agar aset hasil kejahatan dapat dipulihkan secara optimal untuk negara, korban, dan pihak yang berhak.

“Bayangkan apabila aset hasil korupsi yang berhasil diselamatkan negara dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan pelayanan rumah sakit, membangun jalan, menyediakan air bersih, dan memperkuat kesejahteraan rakyat. Inilah harapan besar yang harus kita kawal bersama,” kata Rolly.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup dilihat dari banyaknya orang yang dipenjarakan, tetapi juga dari efektivitas pemulihan kerugian serta kemampuan negara mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya.

Jangan Sampai Perampasan Aset Menjadi Alat Kesewenang-wenangan

Di tengah dukungan tersebut, INAKOR mengingatkan pentingnya memastikan bahwa pengaturan perampasan aset tetap menghormati konstitusi, hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta hak kepemilikan warga negara yang diperoleh secara sah.

INAKOR mengapresiasi perhatian Fraksi Gerindra terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan kewenangan aparat, dan mekanisme pengadilan dalam proses perampasan aset.

“Kita menginginkan negara yang kuat menghadapi koruptor, tetapi sekaligus adil dalam melindungi rakyat yang tidak bersalah. Jangan sampai instrumen pemberantasan kejahatan justru disalahgunakan untuk merampas hak warga negara secara sewenang-wenang,” tegas Rolly.

INAKOR: Ini Momentum Bersejarah yang Harus Dituntaskan

INAKOR berharap DPR RI bersama pemerintah segera menuntaskan seluruh tahapan konstitusional pembentukan RUU Perampasan Aset sehingga dapat disahkan menjadi undang-undang dengan substansi yang kuat, adil, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Rolly juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pegiat antikorupsi untuk terus mengawal proses legislasi secara konstruktif.

Menurutnya, keberhasilan pembentukan regulasi ini nantinya harus menjadi keberhasilan bersama bangsa Indonesia, bukan hanya satu partai atau kelompok politik.

“INAKOR memberikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto, Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, pimpinan DPR RI, seluruh fraksi, serta pemerintah atas kontribusi masing-masing dalam proses ini. Namun penghargaan terbesar nantinya adalah ketika rakyat benar-benar merasakan hadirnya keadilan dan kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada yang berhak,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Rolly menyampaikan pesan yang diharapkan menjadi semangat bersama dalam mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Jika negara mampu merampas keuntungan dari kejahatan melalui hukum yang adil, maka kita sedang membangun masa depan Indonesia di mana kejujuran lebih dihargai daripada korupsi. Inilah salah satu wujud nyata semangat Asta Cita yang patut didukung seluruh anak bangsa.”

“Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung akibat korupsi, sementara pelaku atau pihak yang menikmati hasil kejahatan tetap hidup mewah. Indonesia harus bergerak menuju keadilan yang bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hak negara dan rakyat!”

INAKOR menegaskan akan terus mengawal perkembangan RUU Perampasan Aset hingga pengesahan dan pelaksanaannya, sebagai bagian dari komitmen kontrol sosial, transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (RED)

Rolly Wenas
Ketua Harian DPN LSM INAKOR
Ketua INAKOR Sulawesi Utara

Salam Antikorupsi! Salam Indonesia Maju! 🇮🇩

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *