MANADO, PELOPORBERITA — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara menyuarakan keprihatinan sekaligus dukungan moral terhadap penguatan kelembagaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara, khususnya menyangkut kecukupan dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menilai Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang memiliki kedudukan strategis dalam memperjuangkan hak konstitusional masyarakat memperoleh informasi publik.
Menurutnya, lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga hak masyarakat atas informasi semestinya memperoleh perhatian serius dalam kebijakan penganggaran pemerintah daerah.
“Saya merasa miris apabila lembaga yang diberi tanggung jawab begitu besar untuk memperjuangkan hak rakyat justru harus menghadapi keterbatasan dukungan anggaran. Jangan sampai para komisioner yang terhormat harus bekerja dalam zona pasrah pada nasib, sementara masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi,” ujar Wenas.
Wenas mengungkapkan bahwa dirinya pernah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan salah satu komisioner KI Sulut. Dari komunikasi tersebut, ia memperoleh gambaran mengenai tantangan dukungan anggaran yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa kondisi alokasi dan realisasi anggaran terkini perlu dievaluasi secara terbuka agar dapat diketahui apakah kebutuhan operasional, fasilitas, dan pelayanan KI Sulut telah terpenuhi secara memadai.
Ironi di Tengah Perkara Dugaan Korupsi Anggaran Kominfo
Sorotan INAKOR tersebut mengemuka di tengah perhatian publik terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja advertorial Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023–2024.
Berdasarkan keterangan resmi Polda Sulut pada Oktober 2026, perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan beranggaran sekitar Rp34,69 miliar, dengan dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPKP mencapai sekitar Rp7,53 miliar.
INAKOR menghormati proses hukum yang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terkait.
Namun, menurut Wenas, perkara tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi tata kelola dan prioritas penganggaran, termasuk dukungan terhadap lembaga yang memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
“Sungguh ironis. Ketika ada perkara dugaan korupsi anggaran bernilai miliaran rupiah di lingkungan Kominfo, kita juga harus berani bertanya apakah lembaga yang menjaga hak rakyat atas informasi sudah mendapatkan dukungan anggaran yang layak. Jangan sampai anggaran bermasalah menjadi perhatian setelah muncul perkara hukum, sementara kebutuhan lembaga yang membantu masyarakat mengawasi penggunaan uang negara justru kurang mendapat perhatian,” tegasnya.
Wenas menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghubungkan perkara dugaan korupsi DKIPS dengan pengelolaan anggaran KI Sulut, melainkan sebagai pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan prioritas penggunaan anggaran publik.
INAKOR Berikan Penghormatan dan Dukungan Moral kepada Komisioner KI Sulut
Di tengah persoalan tersebut, INAKOR Sulut secara khusus menyampaikan penghargaan terhadap mandat dan tanggung jawab yang diemban jajaran komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.
Wenas menilai para komisioner memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan memperjuangkan haknya ketika menghadapi penolakan atau hambatan akses informasi dari badan publik.
“Saya ingin menyampaikan penghormatan kepada para komisioner Komisi Informasi Sulut. Mereka mengemban amanat negara yang sangat penting. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh informasi dari badan publik, Komisi Informasi menjadi salah satu tempat untuk memperjuangkan hak dan memperoleh penyelesaian sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.
Menurut Wenas, dukungan terhadap para komisioner tidak cukup hanya berupa penghargaan secara lisan, tetapi harus diwujudkan melalui fasilitas, dukungan administrasi, dan anggaran operasional yang sesuai kebutuhan serta ketentuan perundang-undangan.
“Jangan hanya menuntut Komisi Informasi bekerja maksimal, sementara kebutuhan untuk menjalankan tugasnya belum tentu terpenuhi secara maksimal. Berikan mereka dukungan yang layak, lalu dorong mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
INAKOR berharap sorotan tersebut dipahami sebagai bentuk solidaritas masyarakat sipil terhadap penguatan lembaga keterbukaan informasi, bukan kritik yang ditujukan kepada pribadi para komisioner.
Jika APBD Tak Memadai, INAKOR Usulkan Kajian Pembiayaan Melalui APBN
Wenas menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada APBD.
Karena itu, INAKOR terlebih dahulu mendorong Gubernur Sulawesi Utara bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait untuk mengevaluasi serta memperkuat dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan riil kelembagaan dan kemampuan keuangan daerah.
Namun, apabila keterbatasan dukungan anggaran terus berulang, INAKOR mengusulkan agar pemerintah pusat bersama DPR RI mengkaji kemungkinan perubahan skema pembiayaan Komisi Informasi Provinsi melalui APBN.
“Kalau APBD terus menjadi kendala, mengapa tidak kita dorong agar pembiayaan Komisi Informasi Provinsi dikaji melalui APBN? Komisi Informasi di daerah merupakan bagian dari sistem keterbukaan informasi nasional. Jangan sampai kemampuan lembaga dalam menjalankan mandat undang-undang terlalu bergantung pada kondisi fiskal masing-masing daerah,” ujar Wenas.
Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan usulan reformasi kebijakan nasional yang memerlukan kajian dan penyesuaian peraturan perundang-undangan, bukan ajakan untuk mengabaikan mekanisme pembiayaan yang berlaku saat ini.
Hak atas Informasi adalah Hak Asasi Warga Negara
INAKOR mengingatkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan mandat kepada Komisi Informasi untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Menurut Wenas, dukungan anggaran yang memadai bukan sekadar persoalan kebutuhan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas perlindungan hak konstitusional masyarakat.
“Hak atas informasi bukan hadiah dari pemerintah kepada rakyat. Itu adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi. Karena itu, lembaga yang diberi mandat untuk membantu memperjuangkan hak tersebut juga harus diperkuat,” tegasnya.
Penguatan Komisi Informasi Harus Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo
Wenas menilai penguatan Komisi Informasi merupakan bagian penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah perkara terungkap. Negara juga harus memperkuat sistem pencegahan melalui transparansi dan pengawasan masyarakat.
“Bagaimana rakyat mau ikut mengawasi penggunaan uang negara apabila akses terhadap informasi publik masih menghadapi hambatan? Kalau kita sungguh-sungguh mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, maka lembaga yang menjaga keterbukaan informasi harus mendapatkan perhatian nyata,” katanya.
INAKOR mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut, dan instansi terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap kecukupan anggaran KI Sulut.
Pada tingkat nasional, INAKOR juga mengajak Komisi Informasi Pusat, kementerian terkait, dan DPR RI untuk mempertimbangkan kajian reformasi sistem pembiayaan Komisi Informasi Provinsi agar pelaksanaan tugasnya semakin efektif dan independen.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah memanjakan para komisioner. Kami meminta negara menghormati mandat undang-undang dan hak asasi warga negara. Jangan sampai lembaga yang memperjuangkan keterbukaan informasi justru harus berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan dukungan agar bisa bekerja,” tegas Wenas.
Menutup pernyataannya, Wenas menyampaikan pesan khusus kepada jajaran komisioner KI Sulut.
“Kepada para komisioner Komisi Informasi Sulut yang kami hormati, teruslah bekerja secara independen, profesional, dan berani menjaga hak masyarakat. Jangan kehilangan semangat. INAKOR mendukung penguatan lembaga ini karena yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi, melainkan hak konstitusional rakyat. Negara harus hadir memberi dukungan yang layak agar tugas mulia tersebut dapat dijalankan secara bermartabat,” pungkasnya.
INAKOR menegaskan bahwa seluruh sorotan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kritik konstruktif terhadap kebijakan penganggaran, bukan tuduhan adanya penyimpangan anggaran KI Sulut ataupun keterkaitan pidana antara anggaran KI Sulut dan perkara dugaan korupsi DKIPS. Red
