Sulut, PELOPORBERITA.ID — LSM INAKOR Sulawesi Utara menyoroti pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025, dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap penentuan prioritas penanganan infrastruktur jalan di daerah.
Ketua INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menyampaikan bahwa sorotan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan lapangan di ruas jalan Pinogaluman – Dumoga.
Menurutnya, pada ruas tersebut terdapat kegiatan peningkatan atau pelapisan jalan yang menggunakan anggaran IJD. Namun, pada titik yang tidak jauh dari lokasi pekerjaan, ditemukan kondisi jalan yang mengalami longsor hingga menggerus hampir setengah badan jalan.
Selain itu, pada jalur yang sama juga terdapat kondisi jalan yang mengalami kerusakan berat bahkan putus akibat curah hujan, yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat.
“Kondisi ini menjadi perhatian, karena pada satu sisi dilakukan pelapisan jalan, sementara di sisi lain terdapat kerusakan yang dinilai lebih mendesak untuk segera ditangani,” ujar Rolly Wenas.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian PUPR agar pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah benar-benar mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat.
INAKOR Sulut juga menilai bahwa arah pembangunan infrastruktur di daerah seharusnya selaras dengan konsep pembangunan pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan akses jalan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Selain itu, penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur juga dinilai sejalan dengan semangat pembangunan nasional dalam konsep Asta Cita, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, INAKOR Sulut berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
INAKOR Sulut juga mendorong agar proses evaluasi tersebut dilakukan secara transparan. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan hal-hal yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya kami mendukung penuh program pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pengawasan publik tetap penting agar pelaksanaannya berjalan transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya. ***
