Manado, PELOPORBERITA.ID — Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Fadly Kasim, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah pernyataannya terkait kemungkinan mogok kerja aparatur sipil negara (ASN) memicu polemik di ruang publik.
Pernyataan tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari kritik hingga kekhawatiran akan terganggunya stabilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Manado melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan klarifikasi internal.
Proses ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, pada Senin (16/3/2026), sebagai langkah menjaga disiplin birokrasi dan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas.
Dalam keterangannya, Fadly Kasim menjelaskan bahwa pernyataan yang menjadi polemik itu disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Manado.
Saat itu, ia tengah merespons isu yang berkembang mengenai kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menjadi perhatian banyak ASN.
Namun demikian, ia mengakui bahwa cara penyampaiannya kurang tepat dan berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru di tengah masyarakat.
“Saya menyadari pernyataan tersebut tidak pada tempatnya dan dapat menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta seluruh pihak yang merasa dirugikan,” ujar Fadly.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, khususnya sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan administratif.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi luas, terutama di era digital ketika informasi dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik.
Oleh karena itu, kehati-hatian, ketepatan komunikasi, serta kesadaran akan etika birokrasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Di sisi lain, langkah cepat Pemerintah Kota Manado dalam melakukan klarifikasi internal mencerminkan upaya menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Transparansi dan respons institusional yang terukur dinilai menjadi kunci dalam meredam polemik serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Ke depan, peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran kolektif bagi seluruh aparatur pemerintah untuk menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga integritas komunikasi, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segala dinamika internal birokrasi. IOP
