Manado, PELOPORBERITA.ID — Polemik pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Manado, Fadly Kasim, yang viral usai mengajak ASN melakukan mogok kerja massal terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), terus bergulir.
Namun aktivis Jeffrey Sorongan menilai isu tersebut mulai digiring ke arah yang tidak proporsional.
Menurut Sorongan, pernyataan Fadly Kasim harus dilihat secara utuh dan objektif, bukan dipelintir seolah-olah menjadi serangan terhadap Sekretaris Daerah maupun Wali Kota Manado, Andrei Angouw.
“Pernyataan itu murni kekeliruan komunikasi yang spontan.
Buktinya yang bersangkutan langsung membuat video klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik.
Jadi jangan termakan isu yang membenturkan persoalan ini dengan Sekot dan Wali Kota,” tegas Sorongan.
Ia menilai, dalam dinamika birokrasi, perbedaan sikap dan ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan bukanlah sesuatu yang tabu.
Namun, ketika narasi berkembang liar di ruang publik, persoalan yang semestinya bisa diselesaikan secara internal justru berpotensi menjadi konsumsi politik.
Sorongan mengingatkan bahwa TPP merupakan isu sensitif bagi aparatur sipil negara karena menyangkut kesejahteraan.
Oleh karena itu, komunikasi yang tidak terkontrol mudah menimbulkan kegaduhan.
Namun ia menolak jika polemik tersebut sengaja diarahkan untuk menciptakan friksi antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah.
“Kalau ada upaya membenturkan Kadis dengan Sekda dan Wali Kota, itu jelas framing. Publik harus cerdas membaca situasi.
Jangan sampai isu kesejahteraan ASN ditunggangi untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Kadisnaker guna memastikan tidak ada motif lain yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
“APH perlu melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan atas pernyataannya ke publik. Bisa saja ada motif lain.
Ini penting agar semuanya terang-benderang dan tidak menjadi bola liar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan Kota Manado di tengah berbagai tantangan pelayanan publik dan tuntutan masyarakat.
Menurutnya, energi pemerintah seharusnya difokuskan pada penyelesaian substansi persoalan TPP dan peningkatan kinerja, bukan pada konflik horizontal di tubuh birokrasi.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kepemimpinan yang menenangkan, komunikasi yang terbuka, dan solusi konkret.
Bukan saling curiga, apalagi saling menjatuhkan,” tandas Sorongan.
Sorongan pun mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang memperuncing keadaan.
Ia berharap ditengah derasnya arus opini dan framing, persoalan ini dapat menjadi pelajaran penting tentang etika komunikasi pejabat publik, sekaligus momentum pembenahan tata kelola internal pemerintahan. IOP
