Sulut, PELOPORBERITA.ID – Dalam tradisi politik elektoral di Indonesia, pemenangan kepala daerah hampir selalu diikuti dengan negosiasi ruang kekuasaan.
Jabatan menjadi konsekuensi logis dari dukungan.
Namun di Sulawesi Utara, Partai Golkar menghadirkan anomali politik yang menarik untuk dibaca secara lebih intelektual.
Di bawah kepemimpinan Christiany Eugenia Paruntu (CEP), Golkar Sulut tetap konsisten mendukung pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus., SE., pasca Pilkada 2024, tanpa terlihat agresif menuntut posisi strategis di lingkar eksekutif.
Padahal, kontribusi politik Golkar dalam konsolidasi suara dan penguatan mesin partai di sejumlah wilayah menjadi salah satu faktor penting kemenangan.
Di sinilah letak relevansi politiknya, ketika partai memilih tidak menjadikan dukungan sebagai alat transaksi kekuasaan.
Wakil ketua bidang OKK partai Golkar Sulut, Feryando Lalumata, menegaskan sikap partai.
“Partai Golkar selalu mendukung seluruh program-program Gubernur.
Kami juga tidak terlalu mengejar jabatan, melainkan menunjang program gubernur.”
Pernyataan tersebut bukan sekedar retorika. Dalam teori koalisi, stabilitas pemerintahan ditentukan oleh keseimbangan antara distribusi kekuasaan dan kesepahaman visi.
Jika partai koalisi lebih mengedepankan keselarasan program dibanding tuntutan posisi, maka potensi konflik internal dapat ditekan.
Golkar Sulut tampaknya memilih jalur ini, menguatkan legitimasi kebijakan lewat dukungan politik di DPRD, bukan memperluas dominasi struktural di birokrasi.
Pengamat politik Jeffrey Sorongan menilai langkah ini layak diapresiasi.
“Saya mengapresiasi langkah politik Partai Golkar yang tidak terlalu mementingkan jabatan.”
Namun dalam perspektif politik yang lebih kritis, sikap ini juga dapat dibaca sebagai strategi reputasi jangka panjang.
Dalam era ketika publik semakin sensitif terhadap praktik politik transaksional, citra sebagai partai yang tidak rakus jabatan memiliki nilai elektoral tersendiri.
Golkar Sulut seakan mengirim pesan bahwa kekuasaan bukan hanya soal kursi, tetapi soal pengaruh kebijakan dan stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, stabilitas koalisi sangat menentukan percepatan program pembangunan, mulai dari infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga kesejahteraan sosial.
Dengan memilih tidak tampil dominan di lingkar eksekutif, Golkar justru memperkecil potensi tarik-menarik kepentingan yang bisa menghambat kinerja gubernur.
Ini adalah bentuk politik rasional, menguatkan dari dalam, bukan menekan dari luar.
Di DPRD, kader Golkar disebut tetap konsisten mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Artinya, peran partai tetap berjalan secara fungsional dalam kerangka checks and balance yang sehat.
Fenomena ini membuka diskursus baru, apakah politik daerah sedang bergerak menuju model koalisi berbasis program, bukan sekedar berbagi kekuasaan?
Jika konsistensi ini terjaga, Golkar Sulut berpotensi membangun positioning sebagai partai penopang stabilitas, bukan hanya pemenang kontestasi.
Dalam jangka panjang, citra tersebut dapat menjadi modal politik yang jauh lebih berharga dibanding satu atau dua jabatan strategis.
Di tengah dinamika politik yang sering riuh oleh perebutan posisi, langkah Golkar Sulut justru viral karena kesunyiannya.
Dan dalam politik modern, kesunyian yang terukur sering kali lebih bising dampaknya daripada sorotan yang berlebihan. IOP
